Oleh: Dr Muammil Sun’an
Akademisi Universitas Khairun
_____
TAHAPAN pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung tentunya bukan sekadar hajatan politik lokal, namun yang perlu menjadi pertimbangan adalah akhir daripada proses politik lokal, karena menyangkut masa depan pembangunan daerah dan nasib masyarakat lima tahun ke depan. Para calon kepala daerah yang sedang sibuk berjualan rencana program kerja dengan janji-janji kepada masyarakat tentunya sangat berharap agar dagangan politiknya berupa janji-janji kampanye bisa laris manis di masyarakat. Berbagai dagangan yang ditawarkan para kandidat kepada masyarakat seperti; pembangunan infrastruktur wilayah, penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan gratis, hingga menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme.
Pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat pastinya menjadi tema sentral yang sering dikampanyekan oleh para calon kepala daerah. Hal ini disebabkan pembangunan berkelanjutan hingga saat ini masih menjadi tema hangat dalam ruang-ruang diskusi yang pastinya juga menjadi bahan kampanye bagi para calon kepala daerah. Fenomena terkait pembangunan berkelanjutan masih menjadi tugas berat bagi pemerintah pada tataran implementasi. Pembangunan berkelanjutan sebagai suatu proses pembangunan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek budaya dan lingkungan.
Di tengah kesibukan kampanye para calon kepala daerah dengan memainkan berbagai strategi politiknya untuk menarik simpati masyarakat agar bisa memenangkan pilkada. Dari berbagai pasagan calon, ada yang menarik simpati masyarakat hanya dengan menyuarakan kepentingan masyarakat dan masa depan daerah, namun ada pasangan calon yang hanya bermodalkan materi untuk meraup suara rakyat.
Bagi negara sedang berkembang, yang mayoritas masyarakatnya masih berada dalam kemiskinan, walaupun sudah berada di era demokrasi, namun praktek-praktek politik transaksional (uang) sangat sulit untuk dihilangkan. Strategi politik bansos dan bagi-bagi uang di masyarakat masih menjadi senjata pamungkas bagi para calon kepala daerah. Politik transaksional sudah sangat menggurita di setiap kontestasi politik, sehingga bagi calon kepala daerah yang bermodalkan materi pastinya sangat yakin akan kemenangannya. Kiranya masyarakat harusnya sadar akan bahaya yang akan menimpanya dengan bersemayamnya politik transaksional dalam pemilihan kepala daerah. Politik transaksional hanya akan melahirkan politikus-politikus kapitalis dan apatis terhadap beban penderitaan rakyat.
Politik transaksional yang berupa uang atau barang dari calon kepala daerah maupun dari tim sukses yang terjadi sangat tidak mendidik. Selain mencederai sistem demokrasi yang sedang dibangun bersusah payah, selanjutnya aktor politik akan terus mendidik rakyat dengan tingkah laku politik yang merusak. Parahnya fenomena ini sering luput dari perhatian orang banyak, mengenai akses dan penggunaan uang dlm praktik politik.
Pemilihan calon kepada daerah di provinsi Maluku Utara, merupakan ajang pertarungan ide dan gagasan pasangan calon sebagai strategi politiknya. Masyarakat Maluku Utara harusnya tidak terjebak dalam politik transaksional berupa bagi-bagi bansos dan uang. Harusnya bisa secara rasional menentukan pilihan calon kepala daerah yang bisa memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat. Pilihan yang salah hanya akan membawa musibah dan malapetaka bagi daerah selama lima tahun ke depan. Walaupun politik uang sulit dihindari, akan tetapi Maluku Utara memerlukan pemimpin yang bersih, jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap nasib daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. (*)