Daerah  

Pj Gubernur Perjuangkan Peningkatan Status Sofifi sebagai Ibu Kota Maluku Utara

SOFIFI, NUANSA – Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menekankan pentingnya peningkatan status Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia Perancang Undang-undang Dewan Perwakilan Daerah (PPUU-DPD) RI di Jakarta, Rabu (16/10).

Di pertemuan ini, Samsuddin mengajukan usulan terkait optimalisasi pemerintahan di Sofifi, yang saat ini masih berstatus kelurahan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.

Menurut Samsuddin, status Sofifi yang hanya sebagai kelurahan ini yang menjadi hambatan utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif di Maluku Utara.

“Saya meminta bantuan PPUU DPD untuk memperjuangkan peningkatan status Sofifi,” tegas Samsuddin dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPD RI, R Graal Taliwo, yang juga merupakan anggota DPD daerah pemilihan Maluku Utara.

Samsuddin berharap, peningkatan status Sofifi sebagai ibu kota provinsi bisa segera direalisasikan untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga menyentil beberapa poin penting terkait pembangunan di Maluku Utara, termasuk pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di sektor pertambangan dan peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif.

Bahkan, penegasan Undang-undang tentang Provinsi Kepulauan serta Rancangan Undang-undang (RUU) terkait pembagian hasil sumber daya alam (SDA), khususnya di sektor pertambangan juga ikut diusulkan.

“Saya harap agar usulan ini, terutama terkait Undang-undang Provinsi Kepulauan dan RUU SDA, segera diwujudkan,” ujarnya.

Usulan Samsuddin tentang peningkatan status Sofifi sebagai ibu kota mendapat dukungan dari anggota DPD RI lainnya. Henock Puraro dari DPD RI Papua juga menegaskan bahwa usulan tersebut harus menjadi prioritas utama dan mendapat perhatian serius dari seluruh anggota PPUU DPD RI.

“Dengan usulan-usulan strategis ini, Sofifi diharapkan dapat berkembang menjadi pusat pemerintahan yang lebih kuat dan mampu melayani masyarakat Maluku Utara dengan lebih baik,” pungkasnya. (ano/tan/adv)

Exit mobile version