TERNATE, NUANSA – Dinamika pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara makin menarik. Hal ini mulai terlihat adanya dominasi dugaan cawe-cawe elite politik nasional hingga daerah. Aroma intervensi dan playing victim berembus kencang di kalangan masyarakat.
Kabar tak sedap itu disampaikan Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Maluku Utara, Taskin Dano. Ia menilai, pilkada Maluku Utara mulai melenceng dari konstutitusi dan spirit demokrasi yang sesungguhnya.
“Kita menghargai semua kandidat punya hak untuk mencalonkan diri di manapun, termasuk di Maluku Utara,” ujar Taskin kepada wartawan, Kamis (31/10).
Namun begitu, kata dia, ada kriteria menjadi pemimpin. Sebab, memimpin Maluku Utara tidak bisa sekadar dibangun dengan pencitraan, mempertontonkan drama bagaikan sinetron untuk menghipnotis empati masyarakat.
“Masyarakat tidak terjebak dan memilih pemimpin yang bisa membawa Maluku Utara ke depan lebih baik yang setara dengan provinsi lain di Indonesia,” tuturnya.
Menurutnya, rakyat masih banyak yang menangis, karena sedih atas biaya hidup yang menghimpit.
“Kegelisahan rakyat, tangisan dan keresahan rakyat diharapkan bisa menjadi catatan terpenting bagi semua kandidat gubernur,” cetusnya.
Di sisi lain, Taskin menyentil pola politik donasi yang tengah masif dilakukan salah satu paslon.
“Pola seperti itu adalah strategi politik transaksional yang berpotensi menghasilkan pemimpin korup, karena paslon yang jor-joran dengan politik donasi ketika berkuasa, mereka pasti berupaya mengembalikan kerugian dengan cara-cara koruptif,” tandasnya. (tan)
