DARUBA, NUANSA – Akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, Abdul Sarman Sibua, mempersoalkan penentuan panelis debat pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Morotai yang diadakan KPU Morotai di gedung Islamic Center, Sabtu (2/11) malam.
Debat yang mengusung tema “Geostrategi Kawasan, Ketahanan Sosial, dan Penguatan Infrastruktur” ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 Deni Garuda-M Qubais Baba, nomor urut 2 Samsudin Banyo-Judi RE Dadana, dan Rusli Sibua-Rio Cristian Pawane nomor urut 3.
Sarman menilai, penentuan panelis debat paslon pilkada Morotai merupakan salah satu bentuk balas budi komisioner KPU Morotai. Pasalnya, beberapa panelis yang ditentukan merupakan tim seleksi (timsel) KPU kabupaten/kota, yang dalam kesempatan yang sama juga menyeleksi calon komisioner KPU Morotai waktu itu.
“Jadi KPU Kabupaten Pulau Morotai integritasnya diragukan. Hal ini karena proses penentuan panelis debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Pulau Morotai yang terkesan tidak dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, di antaranya adalah
netral imparsial, yang berarti tak partisan dan tak punya jejak partisan,” kata Sarman kepada Nuansa Media Grup (NMG), Senin (4/11).
“Selain itu, panelis debat juga harus benar-benar berlatarbelakang akademisi atau unsur lembaga masyarakat sipil yang memiliki penguasaan dan kajian rentetan masalah yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai,” sambungnya.
Sehingga itu, pihaknya menyarankan agar KPU Morotai hendaknya mengoptimalkan kemandiriannya dalam menentukan panelis debat berikutnya. Sebab, sebagaimana debat pertama bahwa beberapa panelisnya adalah sebagai timsel KPU kabupaten/kota yang saat itu juga turut menyeleksi calon komisioner KPU Kabupaten Pulau Morotai.
“Kami punya kekhawatiran, dengan menjadikan mereka yang saat itu menjadi timsel sebagai panelis debat justru menjadi bagian dari tindakan balas budi beberapa komisioner KPU Morotai, bukan karena pertimbangan sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Jika demikian, maka netralitas dan integritas KPU Morotai patut dipertanyakan,” tutupnya. (ula/tan)
