TERNATE, NUANSA – Komisi III DPRD Kota Ternate menggelar rapat dengar pendapat (RPD) dengan Dinas Pendidikan, Rabu (4/12). Rapat tersebut membahas terkait infrastruktur serta sumber daya mutu pendidikan yang ada di Kota Ternate.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Ternate, Najib Hi Talib, menekankan beberapa catatan penting terkait mutu pendidikan di Ternate. Salah satunya tunjangan tenaga pengajar yang belum dibayar.
“Kami harap agar supaya dinas pendidikan segera selesaikan tunjangan profesi guru, mengingat sisa waktu 10 hari masa penganggaran untuk tahun 2024,” ujar Najib.
Ketua Fraksi PKB itu berharap, pembayaran profesi guru sudah harus diselesaikan pekan ini.
“Tunjangan profesi guru berkisar Rp7 miliar lebih yang belum disalurkan kepada tenaga pengajar. Sehingga kami berharap diberikan kepada mereka yang belum mendapatkan tunjangan di tahun ini,” harapnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti soal bullying yang akhir-akhir ini marak terjadi di lingkungan sekolah. Dinas pendidikan diharapkan intens melakukan sosialisasi dalam rangka meminimalisir terjadinya tindakan bullying di sekolah.
“Teman-teman dari dinas pendidikan juga mengakui soal keterbatasan infrastruktur mutu pendidikan. Untuk itu, kami dari komisi III berharap di tahun 2025 agar supaya lebih ditingkatkan, terutama di tiga wilayah terluar yakni Hiri, Moti, dan Batang Dua,” pungkasnya. (tr1/tan)
