DARUBA, NUANSA – Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) RSUD Ir Soekarno Kabupaten Pulau Morotai melakukan aksi mogok kerja karena belum menerima gaji dua bulan.
Informasi yang dihimpun Nuansa Media Grup (NMG), Kamis (19/12), sebanyak 56 PPPK tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut sudah melakukan aksi mogok kerja sejak Senin (17/12). Para nakes yang melakukan mogok kerja ini bertugas mulai dari ruang ponek, IGD, ICU, OK, Isolasi, BPJS, radiologi, dan laboratorium.
Para petugas di RSUD Ir Soekarno mengaku bahwa saat rekan-rekan bidan maupun perawat mogok kerja, mereka sangat kewalahan menangani pasien.
“Kami kewalahan tangani pasien, karena teman-teman PNS nilainya sedikit, jadi kalau pasien darurat kami saling minta bantu di ruangan lain,” kata salah satu petugas yang enggan disebut namanya.
Koordinator PPPK Morotai, Sunardi Idi, mengaku para nakes PPPK baru saja melakukan pertemuan dengan Sekda M Umar Ali, Kadinkes dr Giscard Kroons dan Dirut RSUD dr Intan Imelda Tan di aula RSUD Ir Soekarno.
“Yang jelas, sudah beberapa hari ini tidak ada titik temunya, karena dari pertemuan pertama hingga dengan tadi ini di rumah sakit, sekda menyampaikan bahwa terburuk torang harus menunggu luncuran anggaran di tahun 2025,” ujar Sunardi yang juga salah satu nakes rumah sakit setempat.
Sehingga itu, kata dia, sebanyak 329 PPPK tahun 2024 yang terdiri dari nakes, guru dan teknis, tetap melakukan aksi mogok kerja hingga Pemda setempat membayar tunggakan tersebut.
“Kalau bulan depan baru direalisasikan, maka kami mogok sampai bulan depan dan kami akan aktif kembali bekerja setelah terima gaji,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSUD Ir Soekarno, dr Intan Imelda Engelbert Tan, mengaku dengan adanya aksi mogok itu, secara otomatis pelayanannya agak terganggu.
“Kami dari pihak rumah sakit berusaha untuk melakukan trik-trik agar supaya pelayanan itu tetap jalan. Jadi sampai hari ini walaupun ada aksi mogok sudah berjalan tiga hari dan hari ini hari keempat, tapi pelayanan itu tetap berjalan seperti biasa,” jelasnya.
Intan mengaku, dengan adanya aksi mogok itu, pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi terkendala.
“Tapi karena ada aksi pemogokan, otomatis semua pasien kebidanan itu kita langsung terima di ruang kebidanan. Kita tidak terima lagi di IGD sampai ada solusi atas hal ini,” terangnya.
“Harapan saya sebagai pimpinan, saya mengimbau kepada teman-teman agar bisa dipertimbangkan kembali karena kita di rumah sakit harus berpikir secara kemanusiaan,” pungkasnya. (ula/tan)
