DARUBA, NUANSA – Komisi II DPRD Kabupaten Pulau Morotai meminta Polairud Polda Maluku Utara unit Pulau Morotai segera mengambil langkah tegas dan memberikan efek jera bagi kapal ilegal pencurian ikan tuna di wilayah setempat.
“Kami minta Polairud Morotai untuk tingkatkan pengawasan dan tindak tegas nelayan luar yang kedapatan menangkap tuna di Morotai tanpa izin,” ujar anggota Komisi II DPRD Morotai, Julkarnain Pina kepada Nuansa Media Grup (NMG), Sabtu (28/12).
Menurutnya, hal tersebut perlu dibijaki secara cepat oleh seluruh pihak, terutama pihak keamanan. Sebab, maraknya kapal ilegal yang mencuri ikan ini sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan lokal.
“Apalagi mereka tidak menjual ikan di Morotai, ini tentu lebih merugikan masyarakat, terutama nelayan dan juga Pemda Morotai dari sisi pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.
“Pemda melalui dinas terkait dan jajaran Polairud harus tindak tegas pelaku illegal fishing, karena sangat merugikan daerah dan masyarakat terutama nelayan. Jangan sampai hal ini diselesaikan oleh nelayan dengan cara mereka sendiri,” sambungnya.
Julkarnain menambahkan, selain untuk hajat hidup nelayan lokal, sektor perikanan juga merupakan sektor unggulan yang paling banyak menyumbangkan devisa untuk daerah.
“Kita berharap agar sektor perikanan harus diperhatikan, karena masih menjadi primadona PAD Morotai,” pungkas politisi muda Partai Gerindra ini. (ula/tan)
