LABUHA, NUANSA – Bukan hanya proyek pembangunan sekolah unggulan ala Rusia yang ada penambahan anggaran Rp10 miliar pada 2024, tapi Pemkab Halmahera Selatan juga mengalokasikan Rp10 miliar untuk Masjid Agung Al-khairaat.
Tambahan dua kegiatan, masing-masing Rp10 miliar tersebut dilakukan jelang pemilihan kepala daerah. Ketika Pemkab ambil sikap menambah uang untuk proyek sekolah unggulan dan masjid agung, Bassam Kasuba sudah menjabat Bupati Halmahera Selatan definitif.
Pada 2024, informasinya tidak ada ploting dana untuk kelanjutan pembangunan masjid agung. Tapi setelah Bassam Kasuba dilantik menjadi Bupati, kabarnya dilakukan pengalihan anggaran dari kegiatan lain ke masjid agung tersebut. Di sisi lain, pembangunan masjid agung yang sudah menelan anggaran ratusan miliar itu diduga bermasalah.
Pembangunan masjid agung yang dimulai tahun 2016 ini sempat terhenti pada 2023 lalu karena duitnya diduga dikorupsi. Alhasil, mantan Kepala Disperkim Halmahera Selatan ditetapkan tersangka oleh penegak hukum.
Pemkab baru mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk pembangunan masjid agung pada 2024 atau tepatnya jelang pemilihan kepala daerah. Begitu juga dengan tambahan anggaran pembangunan sekolah unggulan ala Rusia sebesar Rp10 miliar.
Penambahan dana Rp10 miliar untuk pembangunan sekolah unggulan pada 2024 itu memang di luar dugaan. Bagaimana tidak, satu tahun sebelumnya penggunaan anggaran proyek tersebut diduga bermasalah. Lihat saja, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan penyalahgunaan anggaran usai melakukan audit.
Dugaan masalah atas penggunaan anggaran pembangunan sekolah unggulan ala Rusia di Kabupaten Halmahera Selatan itu sudah diketahui publik luas. Terbilang wajar kalau publik dibuat geleng-geleng kepala ketika Pemkab Halmahera Selatan kembali menambah anggaran Rp10 miliar untuk pembangunan sekolah, setelah BPK mengekspos hasil temuan.
Direktur Indonesia Anti-Corruptioan Network, Igrissa Majid meminta aparat penegak hukum ambil sikap atas dugaan korupsi tersebut. Semua pihak, kata dia, harus diperiksa.
Menurut Igrissa, Dinas Pendidikan Halmahera Selatan harus memberi alasan tepat bagaimana mungkin ada penambahan dana untuk kelanjutan proyek, sementara telah terbukti ada kejanggalan yang menimbulkan kerugian negara.
Sebab, dengan temuan tersebut, artinya sudah secara final temuan BPK dapat digiring ke ranah hukum selama tidak ada langkah dari dinas terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dalam hal pengembalian kerugian.
“Dengan temuan tersebut mengindikasikan bahwa proses perencanaan proyek tidak realistis, mulai dari anggaran hingga timing-nya. Kita juga patut menduga bahwa jangan-jangan ada ambisi atau kepentingan politik yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan pihak-pihak terkait di dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek,” ujarnya.
Igrissa menambahkan, yang tidak kalah penting adalah APH harus memberi keterangan bahwa apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi sehingga penyimpangan kerugian negara ini tidak dapat ditindaklanjuti, apakah terkendala dikoordinasi antara aparat penegak hukum dan BPK ataukah ada kendala lain, jika belum ada langkah untuk dilakukan pengembalian kerugian negara.
Aparat penegak hukum tidak boleh pasif, karena punya kewajiban serta tanggung jawab untuk melakukan investigasi dan tindakan hukum dalam rangka pengumpulan bukti. Selain itu, berdasarkan hasil temuan BPK, jelas menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan negara di Halmahera Selatan terbilang buruk.
Masih menurut Igrissa, jika Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba diduga ikut terlibat, maka penegak hukum harus memeriksanya, kalau sudah ada tindakan hukum.
“Kalau saja skandal keuangan negara ini berikut kasus tindak pidana korupsi lain di Halmahera Selatan tidak menjadi perhatian serius, maka kami akan segera berkoordinasi sekaligus mendesak kepada Kortas Tipikor Polri untuk turun tangan melakukan investigasi,” tutupnya. (tan)
