DARUBA, NUANSA – Badan Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-Hippmamoro) Maluku Utara menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara dalam mengaudit sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) atau kepala dinas di Kabupaten Pulau Morotai.
Ketua Umum Hippmamoro, Fandi Lukman, mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses pemeriksaan, terutama terhadap anggaran yang diduga tidak wajar. Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran makan dan minum rapat yang mencapai Rp3,5 miliar dalam setahun. Jika dihitung berdasarkan jumlah hari kerja, anggaran ini setara dengan pengeluaran sekitar Rp12 juta per hari.
“Ini bukan angka yang kecil dan patut dipertanyakan. Kami melihat adanya indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran, sehingga kami mendesak BPK untuk melakukan audit menyeluruh guna memastikan tidak ada praktik korupsi,” tegas Fandi, Rabu (12/2).
“Kami juga menduga bahwa dengan adanya indikasi penyelewengan anggaran ini, menjadi sebab menumpuk utang di Morotai, tunggakan gaji PPK dan lain-lain,” sambungnya.
Lebih lanjut, Hippmamoro juga meminta BPK untuk memeriksa Kepala BPKAD Suriani Antarani dan Sekda Morotai Muhammad Umar Ali. Menurutnya, meskipun indikasi penyimpangan anggaran sudah mencuat, hingga kini belum ada evaluasi serius terhadap kinerja dinas terkait.
“Kami mencurigai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam alokasi anggaran di beberapa dinas. Jika memang ada pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas demi menegakkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah,” pungkasnya. (tan)
