Daerah  

Tak Hadiri Pelantikan, GAMKI Halsel Kecewa dengan Bupati Bassam Kasuba

Van Costan dan Sefnat Tagaku. (Istimewa)

LABUHA, NUANSA – Pengurus DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024-2027 resmi dilantik, Jumat (14/2). Pelantikan yang berlangsung di gedung Gereja ‘El-Roi’ Tomori, Kecamatan Bacan, ini resmi mengukuhkan Van Costan E Em Galouw sebagai ketua dan Sefnat Tagaku sebagai sekretaris.

Namun begitu, pengurus GAMKI mengaku kecewa dengan Bupati Bassam Kasuba yang enggan menghadiri agenda pelantikan tersebut. Parahnya lagi, tak ada satu pun perwakilan dari bupati yang hadir. Sikap apatis dan arogan Pemkab Halsel tentu menjadi perhatian serius pengurus GAMKI.

Padahal, menurut Sefnat, pihaknya telah mengirimkan surat undangan kepada Bupati Bassam Kasuba untuk menghadiri acara pelantikan tersebut. Sayangnya, surat tersebut tak direspons bupati, sehingga pengurus GAMKI merasa undangan menghadiri pelantikan ini tidak dihargai oleh orang nomor satu di Pemkab Halsel itu.

“Yang terpenting kami sudah menghormati dengan mengundang Pemda untuk hadir, selebihnya terserah mereka. GAMKI juga akan tetap hidup tanpa Pemda. Yang menjadi tugas kami, bukan berharap Pemda hadir dalam berbagai kegiatan GAMKI, tapi mendorong berbagai kebijakan mereka agar menyentuh ke kehidupan masyarakat,” ucap Sefnat.

“Yang jelas, jika kebijakan dan program Pemda menyentuh masyarakat, maka kita akan dukung. Tetapi jika tidak, wajib dan patut kita kritisi,” sambungnya.

Sementara itu, Van Costan menambahkan, pihaknya akan serius mengawal sejumlah kasus dugaan korupsi di Halmahera Selatan, seperti kasus BPRS dan proyek masjid raya.

“Kami sudah berkomunikasi dengan DPP GAMKI untuk membantu kami agar sejumlah kasus dugaan korupsi di Halsel didorong ke KPK untuk dituntaskan,” ujarnya.

Ia menegaskan, jauh sebelum Halmahera Selatan dimekarkan, GAMKI sudah kokoh berdiri dan akan tetap menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai problematika.

“Jadi GAMKI akan tetap hidup dan tumbuh menjadi organisasi kepemudaan yang kritis. Termasuk mengkritisi kebijakan Pemkab yang tidak pro rakyat,” tandasnya. (tan)