Abubakar Abdullah Dikabarkan Jabat Plt Kadikbud Malut, Kadis PUPR Digeser

Abubakar Abdullah tampak berbincang dengan Gubernur Sherly Laos beberapa waktu lalu.

SOFIFI, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, perlahan-lahan mulai menata birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi yang diterima, Sherly diketahui telah melakukan pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkup Pemprov Malut yang saat ini mengalami kekosongan dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Meski baru menjabat, Sherly dan wakilnya Sarbin Sehe mengambil langkah menggantikan Plt Kepala Dinas PUPR Sofyan Kamarullah dengan sekretarisnya Risman Iryanto Djafar.

Selain itu, kabarnya Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Malut yang dijabat oleh Sekretaris Dinas Ramli Kamaluddin, bakal digantikan oleh Sekretaris DPRD Abubakar Abdullah.

Sementara, jabatan yang ditinggalkan Abubakar akan diisi oleh Kabag Keuangan DPRD, Erva Pramukawati Konoras, sebagai pelaksana harian (Plh).

Kebijakan Sherly ini dibenarkan Sekretaris Daerah, Samsuddin Abdul Kadir. “Iya benar ada pergantian pelaksana tugas. Hal ini wajar di birokrasi untuk penyegaran organisasi,” ujarnya, Senin (24/2).

Meski demikian, Samsuddin memastikan pergantian pucuk pimpinan sejumlah OPD tidak mengganggu jalannya roda organisasi OPD. Ia mengklaim justru akan berdampak positif ke depannya.

“Pejabat yang ditunjuk ini tentu memiliki kapasitas untuk mengemban amanah ini. Karena tidak tiba-tiba, kinerjanya sudah dilihat,” katanya.

Terpisah, Sofyan Kamarullah ketika dikonfirmasi juga membenarkan posisinya sebagai Plt kadis PUPR telah digantikan dengan Risman Iryanto Djafar.

“Iya benar saya digantikan. Nanti informasi selanjutnya langsung saja ke Biro Admpim,” ucapnya.

Senada, Ramli Kamaluddin pun membenarkan posisinya sebagai Kadikbud juga telah diganti. Ia mengaku sudah mendapat informasi atas pergantian itu, tinggal menunggu SK yang diterbitkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Infonya begitu, pada prinsipnya torang melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Torang masih tunggu SK Plt dari BKD untuk segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (ano/tan)

Exit mobile version