TERNATE, NUANSA – Gebrakan yang dilakukan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dalam merombak birokrasi mendapat apresiasi dari praktisi hukum Junaidi Umar. Sebagai langkah awal, Sherly telah mengisi kekosongan beberapa jabatan penting, seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Dinas PUPR.
Pucuk pimpinan di Dikbud yang sebelumnya dijabat Ramli Kamaluddin sebagai pelaksana tugas, kini diganti oleh Abubakar Abdullah, yang juga sebagai pelaksana tugas. Jabatan definitif Ramli Kamaluddin adalah sebagai Sekretaris Dikbud. Abubakar saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan definitif. Karena ia diberi tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Dikbud, maka posisi di Sekwan dijabat Erva Pramukawati Konoras sebagai pelaksana harian (Plh).
Selain itu, Sofyan Kamarullah yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR, kini digantikan Risman Iryanto Djafar, yang juga sebagai pelaksana tugas. Posisi definitif Risman adalah Sekretaris di PUPR.
Menurut Junaidi, penunjukkan dua pejabat yang mengisi jabatan strategis ini tidak ada kaitan dengan perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terdakwa Abdul Gani Kasuba alias AGK.
Ia menegaskan, langkah Sherly menunjuk Abubakar Abdullah sebagai Kadikbud dan Risman Iryanto Djafar selaku Kepala Dinas PUPR patut diapresiasi.
“Tepat, karena kedua orang ini tidak ada kaitan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan terdakwa AGK,” ujar Junaidi yang juga kuasa hukum AGK ini, Selasa (25/2).
“Selaku kuasa hukum AGK, kami berikan apresiasi kepada ibu gubernur Sherly Tjoanda yang memberikan kepercayaan kepada kedua orang ini untuk mengemban jabatan strategis,” sambungnya.
Ia menilai, Abubakar dan Risman tidak pernah terperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus hukum yang menimpah AGK hingga saat ini. Sehingga itu, kata dia, sudah tepat jika Sherly menunjuk mereka berdua untuk menjalankan amanah tersebut.
“Sebagai masyarakat Maluku Utara berharap kepemimpinan Sherly Tjoanda harus benar dan selektif dalam menempatkan orang yang benar-benar bersih dari kasus hukum untuk menjalankan birokrasi di Pemprov Malut,” pungkasnya. (gon/tan)
