DARUBA, NUANSA – Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Julkarnain Pina, menggelar reses perdana masa sidang I tahun 2025 di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara, Sabtu (15/3). Reses atau serap aspirasi masyarakat itu dilaksanakan sekaligus buka puasa bersama dengan warga setempat.
Dalam reses itu, Julkarnain menyerap sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh warga setempat. Sejumlah masalah pokok yang dikeluhkan untuk bisa didorong oleh anggota komisi II DPRD Morotai ini, yakni beasiswa studi S2 untuk masyarakat Morotai Utara, pembangunan jembatan penghubung antar desa, pembangunan jalan alternatif desa, pembangunan sarana lapangan olahraga, hingga pembangunan pabrik es di wilayah Morotai Utara.
“Selain sarana olahraga, kalau di sini itu kurangnya freezer atau pengolahan es. Nelayan sering mengeluh karena kualitas ikan menurun sehingga ada penurunan harga saat dijual. Kalau bisa ada pabrik es di sini supaya ada juga perputaran ekonomi,” pinta Alhamdani Marjan, salah satu tokoh pemuda setempat.
Menanggapi sejumlah aduan itu, Julkarnain tetap berkomitmen mengawal keresahan warga, meski beberapa dari usulan itu bukan merupakan mitra strategis dengan komisinya.
“Jadi kalau misalnya ada usulan-usulan yang tidak berkaitan dengan komisi saya, maka nanti akan saya sampaikan dalam laporan hasil reses dengan pemerintah daerah dan tetap akan dikawal. Saya akan tetap perjuangkan beberapa dari usulan ini, terutama yang paling saya tertarik adalah pabrik es,” tegas Julkarnain.
Politikus Gerindra ini mengaku, meski satu-satunya anggota DPRD yang paling muda, namun ia yang paling tegas dan lantang bahkan saat berbantah-bantahan dengan Polairud dan personel Lanal Morotai terkait keamanan dan kenyamanan nelayan setempat.
“Karena saya yang paling bantah keras dalam hal dorang punya kinerja terkait pengawasan di wilayah perairan Maluku Utara, karena tidak menjamin keamanan dan kenyamanan nelayan,” ujarnya.
Julkarnain juga sempat mendorong Pemkab Morotai agar setiap perahu nelayan setempat harus mempunyai dua unit mesin.
“Sehingga jangan sampai dorang punya mesin cuma satu lalu melaut puluhan mil, kemudian kalau mesin itu rusak, maka yang harus dipenuhi oleh Pemda adalah mesin di setiap perahu harus dua,” jelasnya.
“Kemudian, ketika orang sudah bicara keamanan dan kenyamanan, torang bicara lagi bagaimana Pemda memfasilitasi agar hasil dari nelayan itu tidak mengecewakan. Maka yang paling urgen yang harus dilakukan adalah pabrik es atau ketersediaan es,” sambungnya.
Selain itu, pihaknya juga sempat melakukan kunjungan kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia juga mengusulkan agar tak hanya ada satu pembeli tunggal untuk ikan tuna di Pulau Morotai.
“Kalau hanya satu pembeli kemudian kapasitas tampungan yang terbatas, itu hanya dalam waktu satu minggu sudah full, karena perusahaan tidak mampu tampung hasil tangkapan nelayan. Sehingga masalah kubur ikan paling banyak terjadi ini di Morotai Timur dan Morotai Utara,” ujar dia.
Sehingga itu, pihaknya tetap mendorong agar supaya minimal terdapat empat perusahaan pembeli ikan di Morotai. Dengan begitu, seluruh hasil tangkapan nelayan di setiap kecamatan dapat terakomodir.
“Kita dorong agar program itu di Morotai Utara, karena nanti bukan cuma ikan tuna, tapi ikan yang kecil-kecil juga dalam hal untuk menjadi bahan pokok atau suplai bahan untuk program presiden makan siang bergizi (makan bergizi gratis). Maka, bukan hanya ikan tuna saja yang diberi fasilitas, ikan-ikan cakalang kecil juga diakomodir,” terangnya.
“Sehingga torang dorong minimal bantuan yang paling kecil dari upaya untuk menjaga daging ikan, maka itu seperti tadi disampaikan, yakni freezer. Dan itu saya setuju, Insyaallah saya pasti dorong,” pungkasnya. (ula/tan)
