TOBELO, NUANSA – Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua resmi membuka Musrenbang RKPD tahun 2026 di Grenlend Hotel, Kamis (10/4). Dalam arahannya, bupati menekankan agar program pembangunan di Halmahera Utara lima tahun ke depan harus selaras dengan program pembangunan pemerintah pusat dan Pemprov Maluku Utara.
Bupati menjelaskan bahwa Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur secara teknis mulai dari pemerintah yang tinggi sampai yang terendah.
Sehingga itu, pihaknya meminta keseriusan dari pimpinan SKPD dan semua perangkatnya agar jangan hanya bisa memerintahkan anak buah, sementara pimpinan OPD-nya tidak tahu tentang apa yang disusun.
“Saya ingatkan bahwa pimpinan SKPD jangan hanya tahu suruh-suruh kasubag untuk buat program, karena saat ditanya, bukan pimpinan yang jelaskan tetapi Kasubag program yang jelaskan. Sehingga harus ubah pola pikir ini karena pada dasarnya pimpinan SKPD yang ambil keputusan,” ucap Piet.
Secara cermat, kata dia, program yang direncanakan merupakan hasil diskusi bersama, bukan diskusi pimpinan, kasubag perencanaan dan bendahara. Sebab selama ini ada kesan bahwa program kerja hanya diketahui oleh tiga orang.
“Kami sudah menyuruh kepala Bappeda agar saat menyusun program, harus ada sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga program yang disusun dapat menjadi perhatian mereka. Selain itu, kami tegaskan jangan ada deal-deal dengan siapapun dalam pelaksanaan program. Belajar dan siapkan diri anda, karena kedudukan anda sebagai pejabat eselon II sama dengan DPRD,” ujar Piet.
“Negeri kita ini rusak karena baku atur. Tidak boleh ada kesepakatan atau deal- deal di luar sistem pemerintah. Dan jangan kebijakannya jauh lebih besar daripada aturan,” pungkasnya. (fnc/tan)
