JAILOLO, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menggelar rapat kesiapan pelaksanaan Festival Teluk Jailolo (FTJ) 2025, Selasa (20/5). Rapat yang dipimpin Bupati James Uang ini dihadiri sekda dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah.
Sekda Halbar, Julius Marau, mengatakan rapat ini sebagai upaya finishing, karena masih ada rapat lagi untuk membahas progres persiapan 14 event yang nanti ditampilkan dalam FTJ 2025. Para OPD pun sudah melakukan progres hampir 60 persen.
Julius menjelaskan, FTJ merupakan pemantik dan mengekspor serta promosi alam dan budaya agar supaya bisa mendatangkan devisa bagi daerah.
“Jadi kali ini targetnya 20 ribu pengunjung. Bayangkan jika target itu terpenuhi dan satu orang membelanjakan Rp100 ribu, maka berapa banyak uang yang masuk di Halmahera Barat, tukang ojek, speedboat, rumah makan, hotel, tukang bentor, dan lain-lain. Ini sangat bermanfaat untuk ekonomi kita dan itu yang kita harapkan,” ujar Julius kepada wartawan.
Namun, terkait teknis akan dibahas pada rapat berikut. Dan dalam rapat itu, Pemkab Halbar akan melibatkan TNI-Polri, PLN, Perbankan serta Organda dan pers.
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, Feny Kiat menyampaikan bahwa FTJ 2025 mengusung tema “Preserving Culture for Sustainable Tourism” atau “Merawat Budaya untuk Pariwisata yang Berkelanjutan”.
“Artinya, kita punya potensi budaya 7 suku yang luar biasa, yang sebagian besar juga belum tereksplor dan belum terangkat. Bahkan sebagian juga hampir hilang, punah sama sekali. Untuk itu, lewat FTJ inilah kita perkenalkan alam dan budaya kita,” tuturnya.
Menurut dia, sebenarnya FTJ ini bukan hanya agenda Dinas Pariwisata, sebab lewat event tahunan ini, pemda memperkenalkan potensi perikanan dan pertanian dan menjadi tiga sektor unggulan, bahkan potensi lainnya yang ada di Halmahera Barat.
Feny menambahkan, FTJ 2025 masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN), sehingga pelaksanaan event ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
“Untuk itu, bantuan dari Kemenparekraf diberikan lewat vendor. Jadi, sifatnya bukan memberikan uang tunai ke daerah, tetapi lebih ke kegiatan yang belum ter-cover di DPA-nya Dinas Pariwisata,” jelasnya. (adi/tan)
