Gubernur Sherly Sambut Positif Kerja Sama Bank DKI dan Bank Maluku Malut

Perjanjian kerja sama Bank DKI dan Bank Maluku Malut. (Istimewa)

JAKARTA, NUANSA – PT Bank Maluku Malut dan PT Bank DKI menandatangani Perjanjian Penyertaan Modal dan Perjanjian Pemegang Saham dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Melalui skema ini, Bank DKI akan menanamkan modal sebesar Rp93,5 miliar ke Bank Maluku Malut.

Penambahan modal ini menjadi bagian dari konsolidasi sesuai amanat POJK No 12/POJK.03/2020, sekaligus upaya memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun, sebuah prasyarat agar bank daerah tetap relevan dan kompetitif di tengah tantangan ekonomi global.

Sesuai laporan keuangan triwulan III 2024, modal inti Bank Maluku Malut tercatat sebesar Rp1,45 triliun. Suntikan modal dari Bank DKI akan menjadi langkah awal menuju penguatan struktur permodalan, digitalisasi layanan, serta perluasan kapasitas pembiayaan sektor-sektor produktif di kawasan timur Indonesia. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyambut positif kolaborasi ini.

“Kami melihat ini sebagai peluang besar bagi Bank Maluku Malut untuk bertransformasi seperti Bank DKI yang sudah mapan di layanan digital. Ini akan mendukung pembiayaan sektor strategis Maluku Utara, dari tambang, perikanan, hingga UMKM,” ujar Sherly, Kamis (5/6).

Ia menekankan pentingnya konektivitas sistem keuangan daerah dengan pusat, mengingat Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, mencapai 34,6% (YoY) di kuartal I 2025.

Sherly menegaskan komitmen pengawasan terhadap kerja sama ini agar betul-betul membawa manfaat.

“Seperti arahan Presiden Prabowo, sinergi antar lembaga negara, termasuk perbankan daerah, harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Kami ingin kolaborasi ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara, Maluku, dan Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa transformasi Bank DKI akan diperluas melalui sinergi lintas daerah.

“Kami tengah melakukan transformasi besar-besaran, terutama di bidang digital dan pembiayaan produktif. Kerja sama ini diharapkan bisa membuka jalan kolaborasi antar pemerintah daerah yang lebih luas ke depan,” ujar Pramono.

Transformasi ini diharapkan menghasilkan dampak nyata, penguatan permodalan, percepatan digitalisasi, peningkatan kredit produktif, hingga peningkatan dividen bagi pemda sebagai pemegang saham. (tan)