Oleh: Hudan Irsyadi, Ngofa Gam Kie Raha
______________
ANGIN Utara sepoi-sepoi berhembus dari Morotai terasa dingin di Gosale Puncak. Aroma dingin mulai terasa dalam selimut 100 hari sarung yang menyelimuti para abdi negara berstatus PPPK. Anak muda yang bergelar akademik strata satu yang menikah dua tahun lalu sambil menggendong bayi dan baru saja menguras simpanan saat istrinya melahirkan. Kesehatan gratis yang berbayar untuk pidato sang pemimpin rakyat yang datang bersama lembaran kwitansi RSUD yang konon milik negara sebagai penjamin warga sehat.
Keesokan harinya, dengan langkah gontai menaiki motor milik ayahnya yang telah pensiun, parkir di deretan motor pelataran pelabuhan semut. Bergegas, menyeberang lautan menggapai Sofifi masa depannya. Setibanya di sana, ia pun mengikuti kegiatan yang “sakral”, yakni pengambilan SK pegawainya.
Sejenak terlihat sekretaris daerah (Sekda) tampil penuh wibawa dengan suara tegas, memegang sepucuk surat yang dilabeli instruksi Sekda. Surat itu menegaskan bahwa SK yang ditetapkan 1 April 2025, belum bisa membayar gaji kalian walaupun TMT kalian tertanggal 1 April. Maka dari itu kalian diharapkan untuk bersabar. Tunjukan dedikasi dan loyalitas, terus bekerja untuk kemajuan Maluku Utara yang sama-sama kita cintai.
Pidato yang menggelegar dari sang Sekda seolah memberi semangat. Namun di sudut ruangan lantai empat tampak seorang ibu berucap “Kerja apaan Pak Sekda, nasib kami bagaimana, masa diangkat April tapi dibayar Oktober?” katanya penuh seloroh. Sang Sekda pun menjawab sebagai pamong senior dengan tegas mengatakan TMT bukan dasar pembayaran gaji, “Kalian harus tahu aturan. Pembayaran gaji itu berdasarkan SPTM, jadi kami tetapkan SPTM 1 Oktober agar kami bayar Oktober sesuai batas akhir yang diatur oleh pemerintah pusat”.
Di luar ruangan ada anak muda yang bersuara lirih, “Disuruh kerja April dibayar oktober, bagaimana bisa?” tanyanya dalam hati.
Sekda yang berwibawa itu melanjutkan bahwa kami akan menguji pengabdian kalian. Jadi bekerja saja dulu dari bulan April, setelah Oktober kami akan membayarnya. Untuk bulan April sampai Oktober, kami akan membayar sebagai honorer pengganti transportasi.
Lalu terdengar celoteh seorang ibu, susu anak kami tak cukup dengan makanan bergizi dan pidatomu sang Sekda. Terdengar suara Sekda yang penuh wibawa itu, demi efisiensi dan perintah Gubernur maka kami harus tegaskan kepada aparatur.
Di sudut ruangan di seberang gedung, ASN senior basedu (bercanda), “Keadaan ini Morotai pangge kaka k apa?” ucapnya sambil tertawa. Temannya di sebelah menambahkan agar jangan cuma orang apa yang orang Morotai bilang “jang tong saja yang rasa, tapi ngoni me rasa lagi”. Tawa itu makin pecah menambah riuh ruangan barisan PPPK.
Ini provinsi jangan disamakan dengan Morotai, ini pemerintahan baru yang mau perubahan bukan pemerintahan lama yang bikin susah. Sejenak semua kompak tertawa lalu pergi meninggalkan ruangan dalam canda yang penuh tanya. (*)
