TERNATE, NUANSA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr R Graal Taliawo, mendorong Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos untuk mengajak wali kota dan bupati di 10 kabupaten/kota saat kunjungan kerja ke sejumlah pejabat negara. Ini dilakukan agar sinergitas dalam merealisasikan program pembangunan lebih maksimal.
Pasalnya, Graal menilai pemerintah provinsi dan kabupaten kota belum maksimal menjalankan tugas terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Graal saat berbincang dengan awak media di Paddcok Cafe Ternate, Jumat (13/6) malam.
Menurutnya, program-program pemerintah belum membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Terutama pada sektor pendidikan, infrastruktur jalan, kesehatan, dan pembangunan talud di wilayah pesisir. Hal ini berdasarkan hasil kunjungan pengawasan pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Tidore Kepulauan.
“Saya saat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan program-program pemerintah, ternyata belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat. Terutama soal pendidikan, kesehatan, jalan dan talud bagi masyarakat pesisir pantai yang ada di wilayah Gane dan Bacan di Halmahera Selatan,” kata Graal.
“Jadi selama ini pemerintah kita tidak hadir untuk masyarakat. Buktinya banyak masyarakat menyampaikan keluhan ke kita selaku anggota DPD. Itu artinya, pemerintah tidak meresap dan menindaklanjuti keluhan masyarakat,” sambungnya
Graal mengaku mendapati sejumlah sekolah tidak memiliki pagar, bahkan kekurangan tenaga pendidik atau guru, seperti di Desa Matuting, Halmahera Selatan.
“Sangat disayangkan soal ini, pada sektor pendidikan saja tidak diperhatikan, apalagi dengan yang lainnya. Makanya, saya pikir kehadiran negara tidak membawa dampak kesejahteraan, karena negara melalui pemerintah tidak peduli dengan masyarakat bawah, terutama wilayah pesisir,” jelas Wakil Ketua I Panitia Perancang Undang-undang itu.
Menurutnya, untuk menjawab sejumlah problem tersebut, maka Pemprov melalui Gubernur Sherly harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya.
“Saya sarankan, gubernur jika mendorong program daerah ke pusat atau ke kementerian, harus bersama-sama dengan para bupati atau wali kota. Artinya, kalau gubernur dorong soal jalan di Halsel ke kementerian, maka bupatinya harus ikut. Agar gubernur tidak jalan sendirian. Ruang itu kalau dilakukan, maka pemerintahan akan berjalan efektif dan bisa menjawab keluhan masyarakat,” pungkasnya. (gon/tan)
