TOBELO, NUANSA – Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menanggapi polemik penundaan pembayaran gaji tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, yang dikelola dengan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Piet mengatakan, hasil investigasi terhadap manajemen RSUD Tobelo menemukan adanya utang lama yang masih melekat di RSUD Tobelo sebesar Rp26 miliar.
Utang itulah yang membuat pihak manajemen harus mencari solusi untuk melunasinya ke pihak penyedia obat-obatan. Termasuk memicu keterlambatan dalam membayar gaji tenaga kontrak.
“Belum lagi dari pendapatan RSUD Tobelo yang mencapai Rp7 miliar hingga Rp8 miliar yang justru sampai saat ini belum dapat menjawabnya. Belum lagi harus dilakukan pembayaran baik ke BPJS dan juga ke pelayanan yang dilakukan. Bahkan setiap bulannya harus disetor ke pihak penyedia obat sebesar Rp2 miliar sampai Rp3 miliar serta penggunaan untuk keperluan lainnya,” kata Piet kepada wartawan, Senin (30/6).
“Dari hasil investigasi terhadap manajemen, ada utang bawaan Rp26 miliar sehingga ketika memasuk 2025, penyedia obat hampir tidak mau melayani obat karena utang belum juga direalisasikan. Sehingga RSUD Tobelo tidak punya kemampuan membayar gaji tenaga kontrak,” sambungnya.
Piet berupaya agar di masa kepemimpinannya, tidak lagi menunda pembayaran apapun, termasuk gaji tenaga kontrak. Ia menjelaskan, pada April dan Mei sudah dibayarkan, sehingga yang tersisa bulan Juni, yang saat ini tengah diproses untuk diselesaikan.
“Yang jelas gaji tenaga kontrak dibayar melalui skema BLUD. Kami berharap ke depannya tidak ada lagi hak-hak pegawai yang tertunda. Untuk gaji bulan Juni sudah diperintahkan untuk segera dibayar. Persoalan yang lalu ini kita melihat dengan segala kekurangan dan akan berupaya menyelesaikan hal itu,” tegas Piet.
Ke depannya, Piet berharap pihak RSUD melakukan pembayaran gaji setiap bulan dan juga utang obat-obatan meski dengan cicilan, sehingga gaji tenaga kontrak tidak terganggu lagi. (fnc/tan)
