DARUBA, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan membangun satu tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kecamatan Morotai Utara. Ini karena penanganan sampah dinilai belum maksimal. Maraknya pembuangan sampah sembarangan dan tidak tersedianya tempat pembuangan sementara (TPS) menjadi salah satu tolak ukur.
Penanganan sampah di Morotai rata-rata menjadi tanggung jawab setiap desa. DLH sendiri hanya menangani beberapa desa di sekitar pusat kota Daruba. Dengan tidak tersedianya TPS di setiap desa menjadi kendala tersendiri. Selain itu, TPA yang berlokasi di Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, pun sulit dijangkau oleh kecamatan lainnya.
Hal ini berimbas pada pembuangan sampah secara sembarangan di hampir semua titik di setiap desa. Tumpukan-tumpukan sampah ini pun dikeluhkan warga lantaran lahan bahkan kebun mereka menjadi titik pembuangan sampah sembarangan.
Plt Kepala DLH Morotai, Firdaus Samad ketika dikonfirmasi mengaku, pihaknya sudah membuat roadmap penanganan sampah. Di mana, Pemkab Morotai berencana membangun satu TPA yang berlokasi di Kecamatan Morotai Utara.
“Dalam roadmap penanganan sampah kabupaten itu kami sudah buat. Jadi ada rencana penambahan TPA yang berlokasi di Morotai Utara, supaya bisa diakses dari Morotai Jaya dan Morotai Timur,” kata Firdaus kepada Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (1/7).
“Kemudian kami juga berkolaborasi dengan desa-desa agar supaya di desa-desa berdekatan itu membuat TPS 3R untuk pemilahan sampah, sehingga sampah yang nanti dibawa ke tempat pengolahan akhir itu memang limbah yang sudah tidak bisa lagi dikelola,” sambungnya.
Sehingga itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan setiap desa untuk pembangunan TPS 3R yang bakal bertempat di masing-masing desa.
“Rencana ke depan kami akan berkoordinasi dengan desa, jadi dia nanti berada di desa,” jelasnya.
Sementara, untuk pembangunan TPA ini, Firdaus belum bisa memastikan kapan pelaksanaannya. Ia mengaku, pihaknya masih melobi ke pusat untuk penganggaran pembangunan TPA dengan menggunakan APBN.
“Di roadmap itu kami masih berupaya untuk lobi ke pusat apakah nanti menggunakan APBN atau APBD. Tetapi kalau APBD memang agak berat, makanya kami lagi berupaya untuk melobi APBN,” terangnya.
“Pertama kami harus selesaikan dulu soal lahan, kalau sudah selesai, kita akan melakukan pengajuan ke pusat, karena salah satu sarat yang mutlak itu soal lahan,” pungkasnya. (ula/tan)
