SOFIFI, NUANSA – Progres pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga per awal Juli 2025 belum berjalan maksimal. Plt Kepala BPBJ Maluku Utara, Hairil Hi Hukum mengatakan saat ini baru sekitar 20 persen nilai paket pengadaan yang masuk dan sedang dalam proses lelang.
Menurutnya, untuk total nilai paket yang sedang dalam proses hingga saat ini mencapai Rp68,66 miliar. Dengan demikian, kata dia, jumlah ini masih jauh dari total keseluruhan yang seharusnya sudah masuk untuk diproses di semester kedua tahun anggaran 2025.
“Jadi per hari ini, tanggal 8 Juli itu, paket yang itu, yang senilai Rp68.660.175.263,16, per hari ini,” ujarnya, Selasa (8/7) ketika ditemui di Kantor Gubernur Maluku Utara.
Ia menyebut, hanya beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah mengajukan dokumen lelang, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk pengawasan dan perencanaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Pertanian, serta Dinas Pangan.
Selain itu, ada juga beberapa paket dari RSUD Sofifi dan Rumah Sakit Jiwa yang sifatnya pengawasan, serta dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), meski baru dalam jumlah yang sangat terbatas.
“Dinas Perkim juga baru sedikit, ada dua paket atau tiga paket, tapi dong punya paket kan banyak,” tandasnya. (ano/tan)
