SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat digitalisasi layanan publik, serta mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Penandatanganan kerja sama ini berlangsung pada Senin (4/8) dan menjadi langkah awal kolaborasi antarprovinsi yang difokuskan pada tiga sektor strategis: pencegahan korupsi, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kerja sama ini bukan soal tanda tangan, tetapi langkah nyata untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat Maluku Utara agar lebih transparan, efektif, dan adaptif,” ujar Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos.
Sherly bilang, Bali dipilih sebagai mitra karena dinilai berhasil menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada 2024, Bali mencatat nilai tertinggi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara nasional. Digitalisasi layanan publik di provinsi tersebut juga telah mendapatkan pengakuan secara nasional.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk berbagi praktik baik dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Pemerintah Maluku Utara berharap kolaborasi ini dapat mempercepat proses pembenahan internal dan meningkatkan kualitas layanan publik di wilayahnya.
“Transformasi digital bukan sekadar urusan teknologi, tetapi soal membangun kepercayaan dan menciptakan sistem yang bekerja lebih baik dan lebih cepat,” tutupnya. (tan)
