Malut Dapat Kuota 1.000 Rumah Subsidi

Pertemuan Gubernur Malut bersama para kepala daerah dan Menteri PKP. (Istimewa)

SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus bergerak mencari solusi atas tantangan penyediaan hunian layak bagi warga Malut. Dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hanya sebesar Rp3,2 triliun, Pemprov menyadari perlunya kolaborasi untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan data BPS tahun 2024, terdapat lebih dari 207.000 jiwa masyarakat pra-sejahtera di Maluku Utara yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, sekitar 50 ribu unit rumah dinyatakan tidak layak huni dan mendesak untuk segera dibenahi.

“Kami bergerak mencari solusi. Kami memilih kolaborasi,” ujar Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Rabu (6/8).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, lanjut Sherly, pemerintah provinsi bersama para kepala daerah dari Halmahera Tengah, Halmahera Barat, dan wakil bupati dari berbagai kabupaten, telah menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Dalam pertemuan itu, Menteri Maruarar langsung memberikan solusi konkret dengan mengalokasikan kuota 1.000 unit rumah subsidi untuk Maluku Utara pada tahap awal.

“Rumah subsidi ini ditujukan bagi ASN muda, buruh, dan pekerja informal, dengan skema cicilan terjangkau mulai dari Rp1 juta per bulan. Ini menjadi harapan baru bagi banyak keluarga muda di Maluku Utara,” tutur Sherly.

Tak hanya itu, pada Selasa (5/8), Sherly juga melanjutkan koordinasi teknis dengan Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, guna mempersiapkan data dan langkah menuju program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026.

Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri kondisi banyak warga yang masih tinggal di rumah yang tidak layak, tanpa sanitasi, dan tanpa akses air bersih.

“Rumah layak bukan sekadar bangunan. Ia adalah fondasi masa depan. Dari rumah yang sehat dan aman, lahirlah anak-anak yang lebih kuat, keluarga yang lebih bermartabat,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengapresiasi perhatian dan komitmen Kementerian PKP dalam mendukung penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat Maluku Utara.

“Yang kita bangun bukan hanya rumah, tapi harapan. Bukan hanya atap, tapi masa depan,” tandas Sherly. (tan)

Exit mobile version