TERNATE, NUANSA — DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Maluku Utara menetapkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) periode 2025-2030 melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) VI yang digelar serentak secara nasional. Dalam muswil tersebut, Is Suaib kembali memimpin DPW PKS Malut untuk kepengurusan periode 2025-2030.
Is Suaib yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Utara secara resmi dilantik Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, dalam Muswil VI PKS Maluku Utara yang berlangsung secara daring di Muara Hotel Ternate, Minggu (24/8).
Sementara pengurus periode 2025-2030 lainnya yang ikut dilantik sebagaimana SK DPP PKS Nomor 082.PW/SKEP/DPP-PKS/2025, di antaranya Sudarno Taher sebagai sekretaris DPW, dan bendahara DPW Hardani Pora.
Struktur Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Maluku Utara periode 2025-2030 masing-masing, yakni Zulkifli Hi Umar sebagai ketua, Basrin Kanaha sebagai sekretaris, dan Jufri Ade sebagai Komisi Organisasi Wilayah Kebijakan Publik.
Sedangkan untuk struktur Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Maluku Utara periode 2025-2030 yakni Ridwan Husen sebagai ketua, Muhamad Sobirin sebagai sekretaris, dan Saban Ali sebagai Komisi Penegakan Disiplin Syar’i, Organisasi, dan Etika.
Kegiatan bertajuk “Kokoh Bersama Majukan Maluku Utara untuk Indonesia” ini dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, pimpinan dan pengurus DPW Maluku Utara serta DPD 10 Kabupaten/kota se-Maluku Utara, dan Anggota DPD RI dari PKS Izzuddin Alqassam Kasuba.
Kemudian tamu undangan lainnya terdiri dari pimpinan partai politik di daerah, anggota DPD RI Hasby Yusuf, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, dan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba.
Is Suaib mengatakan, pada periode kedua kepemimpinannya ini sebagaimana amanat Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, diarahkan agar PKS daerah melalui anggotanya di DPRD untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya masing-masing.
“Itu artinya bahwa sikap PKS Maluku Utara walaupun kemarin kita tidak mengusung Ibu Sherly, tapi kita tetap bermitra dengan kritis dan konstruktif untuk masukan hal-hal yang baik untuk kebaikan Maluku Utara,” ujar Is Suaib.
Ia memastikan, PKS melalui fraksinya di DPRD Maluku Utara akan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai kurang menyentuh pada kepentingan masyarakat.
“Hal-hal yang menurut fraksi PKS umpanya yang tidak menyentuh masyarakat, itu kita akan kritisi, kemudian kita akan memberi masukan untuk gubernur,” katanya.
Kembali ke soal muswil, Is Suaib menyebutkan pelaksanaannya sekaligus pengukuhan pelantikan pengurus PKS tingkat wilayah periode 2025-2030 serentak di seluruh Indonesia.
Setelah Muswil ini, PKS akan melaksanakan musda di seluruh DPD kabupaten/kota pada 6-7 September 2025, dan setelahnya baru dilaksanakan munas PKS sekaligus pengukuhan pengurus pusat pada 26-28 September 2025.
“Karena ini sifatnya muswil, pengukuhan, maka belum ada target-target atau program yang dilakukan. Setelah munas baru sekali rapat kerja, baru ada program atau kegiatan yang diturunkan DPP, apa yang harus kita lakukan,” tandasnya. (tan)
