DARUBA, NUANSA – Plt Kelapa Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, Jhon F Tiala, merespons sejumlah tuntutan nelayan tuna dalam aksi demonstrasi. Salah satu tuntutan tersebut yakni kelangkaan BBM subsidi nelayan.
Jhon mengklaim, BBM subsidi untuk nelayan sudah terdistribusi meski kuota BBM kian berkurang. Ia mengaku, kuota BBM subsidi nelayan yang sebelumnya sekitar 150 ton, kini hanya 75 ton per bulan yang didistribusi ke Morotai. Meski begitu, distribusi BBM tersebut paling banyak didapat oleh nelayan tuna, terutama yang berada di Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Timur dan Morotai Utara.
“Kadang kita ini disebut tidak adil karena banyak minyak itu hanya disalurkan di bagian selatan, timur dan utara. Jadi kalau misalnya minyak masuk 200 ton, selbar cuma dapat 200 liter, Jaya dan Pulau Rao paling banyak cuma dapat 150 liter, sisanya itu terarah ke timur, utara dan selatan. Jadi kalau bilang minyak langka, kelangkaannya di mana,” ujar Jhon dalam hearing bersama nelayan di kantor DPRD, Senin (25/8).
Menurutnya, distribusi BBM subsidi juga harus berdasarkan data yang telah tercantum dalam aplikasi XSTAR. Para nelayan tak akan bisa lagi mendapatkan stok BBM subsidi jika tak memasukkan daftar di aplikasi tersebut. Kata dia, pihaknya sudah meminta kepada setiap supplier untuk memasukkan data setiap nelayan untuk diserahkan ke pihak DKP, namun hal tersebut tak ditanggapi.
“Jadi kami dengan kebijakan sendiri membuat rekomendasi manual, sehingga dalam daftar pembagian semua dapat bagian. Kalau tidak dapat berarti orang yang mengambil BBM itu tidak menyalurkan kepada nelayan, karena pengawasan kami mengeluarkan rekomendasi dan mengawasi di SPBUN saja, tentang penyaluran ke nelayan itu bukan urusan kami,” ujarnya.
Selain itu, terkait anjloknya harga ikan tuna yang dinilai lantaran Pemkab Morotai menaikkan harga retribusi bagi pengusaha pembeli ikan di Morotai, Jhon mengaku hal tersebut tak berpengaruh terhadap harga pasaran ikan tuna. Menurut dia, harga ikan yang anjlok ini karena pengaruh hukum permintaan di pasar nasional maupun global.
“Coba tanya di PT Harta Samudera, stok yang sejak tahun 2024 itu masih banyak berapa, itu masih tertampung di sana. Koperasi-koperasi juga masih punya stok dari tahun lalu dan itu pun belum tersalurkan,” katanya.
“Makanya itu, kami punya kelemahan karena tol laut yang menghambat untuk ekspor ikan keluar. Sehingga menjadi kendala mengekspor produksi penangkapan kita. Saya berharap, mereka dari Perhubungan dan Perindagkop bisa mengubah jalur tol laut,” sambungnya.
Kemudian, terkait maraknya kapal pencuri ikan di laut Morotai, ia mengaku telah mengutus sekretaris DKP Morotai untuk berkoordinasi dengan pihak DKP Provinsi Maluku Utara, untuk meminta petugas pengawasan yang diangkat oleh gubernur untuk ditempatkan di Morotai. Namun, tidak ada respons dari pihak Pemprov Maluku Utara.
“Jadi kami di kabupaten memang harus ambil tindakan, untuk buat tim gabungan dengan Polair, Lanal dan dinas terkait lainnya, cuma kendalanya di tahun ini tidak ada anggaran,” pungkasnya. (ula/tan)
