SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Hal ini diperkuat dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kantor Gubernur Maluku Utara, Kamis (4/9).
Wakil Gubernur Sarbin Sehe menekankan pentingnya sinergi program dan integrasi data antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Sarbin juga mengapresiasi kinerja TKPK yang berhasil menjaga tren penurunan kemiskinan lima tahun terakhir.
Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Maluku Utara turun dari 6,78 persen pada 2020 menjadi 5,81 persen per Maret 2025. Angka itu lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang masih 8,47 persen. Namun begitu, Sarbin mengingatkan perlunya percepatan, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan kepulauan.
“Penurunan kemiskinan kita konsisten, tapi lajunya masih lebih lambat dari rata-rata nasional. Karena itu strategi percepatan harus berbasis data tunggal dan lintas sektor,” ujarnya.
Rapat yang dipimpin Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S Adam, memaparkan sejumlah program. Dinas Kesehatan memperluas kepesertaan jaminan kesehatan berbasis data DTSEN. Dinas Perumahan dan Permukiman menyalurkan Rp19,85 miliar untuk 700 unit rumah tidak layak huni. Dinas Sosial menargetkan perbaikan data kemiskinan tuntas akhir tahun ini.
Dinas Tenaga Kerja mengalokasikan Rp47 miliar untuk pelatihan dan bantuan tenaga kerja mandiri. Dinas Pangan menyalurkan bantuan bagi 1.295 penerima rawan gizi sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Dukcapil memfasilitasi dokumen kependudukan bagi komunitas adat terpencil dan penyandang disabilitas.
Intervensi serupa juga dilakukan Dinas Koperasi, Perikanan, Pertanian, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Disparitas data menjadi persoalan utama. Perbedaan angka antara data sektoral dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai menghambat efektivitas program.
“Penguatan bansos, perlindungan adaptif, dan integrasi bantuan sosial berbasis regulasi daerah menjadi kunci percepatan penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Pemerintah optimistis, dengan koordinasi yang lebih erat dan pembaruan data yang konsisten, angka kemiskinan Maluku Utara bisa ditekan lebih cepat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (tan)
