DARUBA, NUANSA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menunda rencana pembentukan panitia khusus (pansus) terkait penyaluran BBM bersubsidi. Ketidaktersediaan anggaran menjadi kendala utama Pansus BBM tak bisa dibentuk dalam waktu dekat.
Masalah BBM subsidi baik jenis minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga hingga BBM subsidi jenis pertalite untuk kebutuhan nelayan lokal hingga kini belum ada titik terang. Baru-baru ini, DPRD Morotai seringkali menyampaikan bakal membentuk Pansus BBM subsidi untuk membuka tabir mata rantai mafia BBM di Morotai. Namun, hal itu masih jauh panggang dari api karena faktor pembiayaan.
Ketua DPRD Morotai, Muhammad Rizky ketika dikonfirmasi mengaku, pembentukan pansus tersebut masih terkendala dengan pembiayaan. Sehingga itu, pihaknya masih melakukan komunikasi guna mencari alternatif lainnya.
“Karena kemarin kita bilang mau pembentukan pansus tapi terkendala dengan pembiayaan, karena kita tahu bersama bahwa keuangan kita belum stabil. Jadi kami lagi mencari formula atau solusinya bagaimana itu sementara masih dalam pembahasan dengan teman-teman DPRD,” ujar Rizky kepada Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (23/9).
Ia juga menekankan adanya pengawasan yang lebih ketat dari semua pihak agar masalah yang sama layaknya di Kecamatan Morotai Jaya dapat diminimalisir.
“Jadi kemarin kita juga sudah hearing dengan mahasiswa HMI, jadi itu sementara lagi monitoring ulang dari DPRD hari ini bersama Dinas Perindagkop, jadi setelah balik baru kita tahu hasilnya seperti apa di lapangan,” jelasnya.
“Untuk pengamanan ini mungkin kita kerja sama dengan pihak Satpol PP atau kepolisian agar setiap kali ada pembongkaran atau distribusi BBM harus ada pengawasan dari pihak-pihak terkait dari lokasi pembongkaran sampai ke titik pengecer,” pungkasnya. (ula/tan)
