JAILOLO, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menghadapi tantangan serius menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Total dana yang hilang mencapai Rp203,9 miliar, terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) hingga DAU mandatori.
Bupati Halmahera Barat, James Uang, mengingatkan bahwa pemotongan tersebut akan berdampak signifikan pada jalannya program pemerintahan daerah.
“Kalau tidak ada langkah antisipasi, banyak program kita yang akan terganggu tahun depan,” ujar James, Selasa (30/9).
Ia mencontohkan, alokasi DAU mandatori di sektor kesehatan yang pada 2025 mencapai Rp60 miliar, pada 2026 hanya tersisa sekitar Rp9 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan menyusun ulang skala prioritas pembangunan.
Menurut James, pengurangan dana transfer terjadi karena pemerintah pusat mengalihkan sebagian anggaran untuk membiayai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
“Bukan hanya Halbar, semua daerah kena dampaknya. Provinsi sekitar Rp700 miliar dipotong, Halmahera Tengah lebih dari Rp400 miliar, dan kita di Halbar Rp203,9 miliar,” jelasnya.
Menghadapi situasi tersebut, bupati menegaskan perlunya kreativitas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang mengelola pendapatan asli daerah (PAD), dalam menggali sumber pendapatan baru.
“PAD harus dipacu, karena ruang fiskal kita makin terbatas,” tegasnya.
Meski begitu, James memastikan bahwa program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi fokus dalam APBD 2026 mendatang. (adi/tan)
