JAILOLO, NUANSA – Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah tahun 2026 mendapat sorotan serius dari DPRD Halmahera Barat. Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim, menilai pemangkasan sebesar Rp203,9 miliar akan menjadi pukulan berat bagi kondisi keuangan daerah yang sejak awal sudah terbatas.
Menurutnya, pemangkasan tersebut tidak hanya terjadi di Halbar, melainkan juga hampir di seluruh daerah di Indonesia akibat kondisi fiskal negara yang tidak sehat. Hal ini dipicu oleh program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan anggaran besar.
“Dari tahun 2025 yang jumlahnya lebih dari Rp900 triliun, pada 2026 tinggal sekitar Rp600 triliun. Di Maluku Utara semua daerah terkena pemangkasan, termasuk Halmahera Barat yang berkurang Rp203,9 miliar,” ujarnya, Kamis (2/10).
Ibnu menambahkan, sejumlah program nasional seperti Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Danantara telah menyerap anggaran besar sehingga pemerintah pusat melakukan efisiensi, termasuk pada dana transfer ke daerah.
Dengan kondisi tersebut, ia sepakat dengan Bupati Halbar, James Uang, yang sebelumnya meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah.
“SKPD harus berekreasi, mencari sumber pendapatan supaya bisa menutupi, walaupun tidak semua, tapi sedikitnya bisa menutup kekurangan anggaran Halbar,” tegasnya.
Komisi I DPRD Halbar: Semua Daerah Menjerit
Ketua Komisi I DPRD Halbar, Yoram Uang, turut menyoroti dampak kebijakan pemangkasan tersebut. Menurutnya, hampir semua daerah di Maluku Utara mengalami hal yang sama.
“Untuk Halbar kurang lebih Rp203,9 miliar, Kota Ternate sekitar Rp180 miliar lebih, Halmahera Utara Rp200 miliar lebih, Halmahera Tengah Rp400 miliar, dan untuk provinsi mungkin Rp900 miliar,” sebutnya.
Yoram mengingatkan bahwa jika hanya mengandalkan transfer pusat, maka postur APBD akan tersedot habis untuk membayar gaji pegawai. Kondisi itu tentu akan memengaruhi realisasi visi misi bupati dan wakil bupati.
Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus melobi anggaran pusat melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) Mandatori.
“Kalau kita tidak kreatif, maka program pembangunan bisa mandek,” ujarnya.
Meski demikian, Yoram tetap optimistis. “Semua daerah menjerit, jadi saya berharap mungkin awalnya pahit, tapi di tengah dan akhir akan berbuah manis,” pungkasnya. (adi/tan)
