SOFIFI, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengungkapkan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Provinsi Maluku Utara beserta 10 kabupaten/kota tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan, hampir Rp6 triliun atau sekitar 50 persen dari tahun sebelumnya.
Kendati demikian, gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu menegaskan bahwa penurunan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk pesimis. Ia memastikan bahwa Pemprov Malut bersama pemerintah kabupaten/kota terus mencari solusi strategis melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
“Kami datang bukan untuk mengeluh soal angka, tapi untuk mencari jalan keluar bersama,” ujar Sherly melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @s_tjo, Senin (6/10).
Sherly menjelaskan, pekan lalu dirinya bersama Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, dan Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, melakukan audiensi langsung dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Dalam pertemuan itu, para kepala daerah membahas proyeksi penurunan TKD 2026 serta upaya penyusunan strategi fiskal yang lebih adaptif.
“Data menunjukkan, total transfer pusat ke Maluku Utara tahun 2026 diproyeksikan turun hampir 50 persen atau sekitar Rp6 triliun. Angka yang besar, tapi bukan akhir dari segalanya,” tegas Sherly.
Sherly menuturkan, pesan dari Kementerian Keuangan sangat jelas, meski dana transfer ke daerah mungkin berkurang, namun program-program pusat untuk daerah justru akan meningkat.
“Artinya, bukan dananya yang hilang, tapi pola kerja sama yang berubah. Kita harus lebih adaptif dan kolaboratif,” tegas Sherly.
Menurutnya, Dirjen Keuangan Daerah juga menyarankan agar Pemprov Maluku Utara segera melakukan simulasi fiskal untuk menghitung dampak pemotongan transfer serta menyesuaikan perencanaan anggaran 2026 agar tetap realistis namun berpihak pada rakyat.
Ia menekankan bahwa tantangan fiskal harus dilihat sebagai undangan untuk berinovasi, bukan alasan untuk saling menyalahkan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah memperkuat koordinasi, menajamkan perencanaan, dan memperluas ruang kreatif agar daerah tetap bisa melayani rakyat dengan efisien dan bermartabat,” ujarnya.
Sherly menegaskan optimisme bahwa Maluku Utara tidak akan berhenti bergerak, sebab yang dikejar bukan sekadar angka di neraca, tetapi kesejahteraan nyata yang dirasakan rakyat di jalan, jembatan, dan rumah-rumah masyarakat Malut. (tan)
