JAKARTA, NUANSA — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Wakil Menpan RB untuk membahas pemetaan ulang proses bisnis birokrasi di Maluku Utara. Pertemuan tersebut bertujuan mempercepat langkah reformasi birokrasi serta mendorong implementasi pemerintahan digital di daerah kepulauan itu.
Dalam pertemuan tersebut, gubernur menyampaikan bahwa Maluku Utara membutuhkan sistem kerja pemerintahan yang lebih efisien, terstruktur, dan responsif, terutama di tengah kondisi fiskal yang ketat. Ia menegaskan bahwa penguatan proses internal diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara nyata.
Fokus reformasi birokrasi di Maluku Utara meliputi penataan kelembagaan, reformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan layanan di sektor perizinan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Gubernur mengapresiasi ruang dialog dan pendampingan dari Menpan RB dan Wamenpan RB. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mewujudkan birokrasi Maluku Utara yang profesional, modern, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal. (tan)
