DARUBA, NUANSA – Kondisi rancangan APBD Morotai tahun anggaran 2026 yang anjlok menjadi pukulan berat bagi keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kalangan publik Morotai. Wakil Ketua Komisi I DPRD Morotai, Zainal Karim, pun angkat bicara.
Tak tanggung-tanggung, Ketua DPC Partai Demokrat Morotai ini mengatakan, bahkan hingga tahun 2028, Morotai belum bisa mencapai kata ‘sejahtera’ sebagaimana yang dicita-citakan.
Zainal menegaskan, dengan kondisi keuangan daerah yang terpuruk ini membutuhkan keseriusan dan kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Morotai, untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi, PAD setiap instansi yang selalu jauh dari target itu, tak bisa diharapkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tapi yang jelas ini bukan hanya Morotai tapi seluruh Indonesia. Pemotongan untuk Morotai ini sangat besar, apalagi PAD kita kecil dan PAD ini tidak menjamin karena PAD kita kan hancur. Kita berharap banyak dana transfer pusat, tapi kan pusat sudah potong kurang lebih Rp200 miliar itu yang hilang,” ujar Zainal, Kamis (20/11).
Menurutnya, meski dokumen KUA-PPAS masih belum dibahas, namun postur anggaran yang telah disampaikan, tentu menjadi pukulan berat bagi daerah. Sehingga itu, ia berharap setiap pimpinan OPD dapat bekerja lebih keras dengan mengutamakan kepentingan publik.
“Maka kami juga berharap dari perangkat daerah atau OPD itu lebih berpacu untuk bagaimana mendatangkan uang dalam bentuk PAD supaya akan datang bisa lebih maksimal,” tegasnya.
“Kalau tidak, sampai tahun 2028 ini kita Morotai belum sejahtera. Dengan kondisi APBD seperti ini kita perhitungkan sampai 2028 kita belum bisa katakan Morotai sehat (ekonominya),” pungkasnya. (ula/tan)
