SOFIFI, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa kepemilikan sahamnya di sejumlah perusahaan tambang telah dilaporkan secara terbuka dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak beberapa tahun terakhir.
Penegasan itu ia sampaikan dalam program Rossi yang tayang Kamis malam, 20 November 2025, di tengah sorotan publik terkait aktivitas pertambangan di wilayahnya.
“Kalau mau melihat saham-saham itu, bukan baru saya laporkan tahun 2025 atau 2024. Sudah beberapa tahun lalu. Saya selalu transparan tentang apa yang kami miliki. Itu prinsip yang dipercayai almarhum suami saya,” ujar Sherly.
Ia juga membantah anggapan bahwa dirinya memanfaatkan jabatan sebagai gubernur untuk memuluskan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut dia, sejak dilantik pada 29 Februari 2025, tidak satu pun rekomendasi izin yang ditandatanganinya.
“Sejak dilantik sampai hari ini, 20 November, saya belum pernah menandatangani rekomendasi izin IUP apa pun,” katanya.
Sherly menjelaskan, hanya lima perusahaan tambang di Maluku Utara yang memiliki keterkaitan langsung dengannya. Seluruh saham perusahaan itu merupakan milik almarhum suaminya yang telah dikuasakan kepadanya sejak 2018, jauh sebelum ia memasuki jabatan publik sebagai gubernur.
Ia menegaskan bahwa dirinya telah menanggalkan seluruh jabatan struktural di perusahaan-perusahaan tersebut sejak menjabat, sesuai aturan yang melarang kepala daerah merangkap posisi di badan usaha.
“Sebelum saya dilantik, saya sudah melepaskan seluruh kepengurusan aktif di semua PT yang saya miliki. Saat ini saya hanya pemegang saham pasif, tidak terlibat dalam rapat direksi, pengambilan keputusan, atau operasional perusahaan. Semua sudah diserahkan kepada para profesional,” tandas Sherly. (tan)
