TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kehutanan menggelar Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2015‑2034. Acara yang berlangsung di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh narasumber, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen Perhutanan Sosial serta Kepala Bappeda.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 80 orang terdiri dari OPD lingkup Pemprov Maluku Utara, UPT Kemenhut Wilayah Provinsi Maluku Utara, akademisi, profesional dan LSM serta komunitas lokal.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menekankan pentingnya revisi rencana kehutanan sebagai landasan pengelolaan hutan untuk 20 tahun ke depan.
“Kebijakan nasional, dinamika politik, serta arah pembangunan RPJMD 2025‑2029 menuntut kita meninjau kembali dokumen ini, bukan sekadar rutinitas tahunan,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Maluku Utara, khususnya dalam bidang perumahan, pemukiman sosial, dan perkebunan.
“Saat ini telah dialokasikan 252.813 hektare lahan untuk 41.000 kepala keluarga. Namun, pemberdayaan penerima manfaat masih belum optimal. Kami berharap FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas program tersebut,” tambahnya.
Revisi RKTP 2015‑2034 akan fokus pada tiga pilar utama:
1. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan komunitas, perumahan, dan perkebunan berkelanjutan.
2. Peningkatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial.
3. Penyesuaian kebijakan dengan agenda nasional, termasuk target produksi hasil hutan yang berkelanjutan.
Sherly juga menekankan pentingnya dukungan nyata bagi sektor pertanian dan petani di wilayah tersebut.
“Jika kita melihat data produksi kelapa, saat ini kita hanya memiliki sekitar 158.000 butir kelapa, padahal potensi optimalnya dapat mencapai lebih dari satu juta butir. Ini menunjukkan masih banyak ruang untuk meningkatkan produktivitas,” ujar Sherly.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan anggaran yang signifikan untuk mendukung program pertanian. Menurutnya, pemerintah daerah memerlukan sekitar Rp4 miliar pertahun untuk memenuhi kebutuhan dasar petani, sementara total kebutuhan nasional diperkirakan mencapai Rp180 juta hingga Rp360 juta unit produksi pertanian.
“Dengan alokasi yang tepat, kita dapat menyediakan minimal 100.000 paket bantuan kepada petani, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi hingga 1,2 juta butir kelapa per tahun,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur mengajak semua pihak, termasuk kementerian, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk bersinergi dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam di Maluku Utara. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada presiden atas dukungan yang telah diberikan dan berharap agar program-program ini dapat segera diimplementasikan. (tan)
