JAKARTA, NUANSA — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, kembali menegaskan perlunya perubahan paradigma pembangunan nasional yang selama ini lebih berorientasi daratan. Hal itu ia sampaikan usai Rapat Koordinasi Nasional yang digelar DPD RI membahas percepatan RUU Daerah Kepulauan, Selasa (2/12).
“Tujuh puluh persen wilayah Maluku Utara adalah laut. Tetapi berbagai kebijakan fiskal dan pembangunan masih bias daratan. Sudah terlalu lama kita memunggungi laut,” ujar Sherly di hadapan para pimpinan lembaga negara dan kepala daerah kepulauan.
Gubernur menjelaskan, daerah kepulauan membutuhkan jenis pembangunan yang berbeda dibanding daerah daratan, termasuk kebutuhan dermaga dan jeti di pulau-pulau kecil, sekolah dan tenaga pendidik pesisir, sarana transportasi laut yang aman, penguatan industri maritim, pemberdayaan masyarakat pesisir, hingga pariwisata bahari.
“Namun dalam formula kebijakan fiskal seperti DBH, kebutuhan itu belum benar-benar tercermin. Inilah yang membuat wilayah kepulauan tertinggal,” jelasnya.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan bahwa draf RUU Daerah Kepulauan sudah selesai dan kini menunggu surpres dari presiden untuk dimulai pembahasannya.
“Indonesia tidak boleh terus berpikir daratan di atas fakta bahwa kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Keadilan fiskal harus berlayar hingga ke pulau-pulau terjauh,” kata Sultan.
RUU ini diharapkan menjadi lex specialis untuk mengakomodasi karakter provinsi dan kabupaten kepulauan, serta pulau-pulau terluar sesuai kebutuhan geografisnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly memberikan apresiasi khusus kepada DPD RI dan DPD Maluku Utara yang selama ini konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada DPD RI dan secara khusus kepada DPD Maluku Utara yang tanpa henti menyuarakan aspirasi ini. Perjuangan mereka adalah suara masyarakat kita yang hidup di pulau-pulau kecil, di pesisir, dan di wilayah terluar,” tegas Sherly.
Ia menegaskan bahwa perjuangan RUU Daerah Kepulauan bukan hanya milik satu daerah, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di wilayah kepulauan.
Rakornas PPUU DPD RI turut dihadiri Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Wakil Gubernur Papua, serta sejumlah bupati/wali kota dari daerah kepulauan seperti Selayar dan Manggarai Timur. (tan)
