𝗢𝗹𝗲𝗵: 𝗡𝗮𝗿𝘄𝗮𝗻 𝗬𝗲𝘃𝗲𝘁𝘂
𝘐𝘯𝘪𝘴𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳 G𝘢𝘳𝘥𝘢 𝘔𝘶𝘥𝘢 𝘍𝘢𝘨𝘰𝘨𝘰𝘳𝘶
_________________
DI wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, jalan tidak pernah sekadar urusan aspal dan beton. Ia selalu berkaitan dengan jarak yang memisahkan, waktu yang terbuang, dan harapan masyarakat yang tertahan oleh medan. Setiap rencana membuka jalur baru hampir selalu memantik perdebatan antara kebutuhan dan kekhawatiran, antara masa depan dan trauma kegagalan masa lalu. Jalan Trans Kieraha hadir di tengah tarik-menarik itulah, membawa pertanyaan besar: apakah ia sekadar proyek infrastruktur, atau sebuah jawaban atas persoalan lama yang selama ini dibiarkan menggantung. Mari kita ulas secara mendalam.
Membangun Jalan Trans Kieraha bukan sekadar membuka akses fisik antarwilayah, melainkan sebuah ikhtiar membangun peradaban. Jalan ini menjadi simbol keberanian negara dan daerah dalam menjawab tantangan geografis Maluku Utara yang selama ini memisahkan jarak, waktu, dan pelayanan publik antar kecamatan bahkan kabupaten.
Konektivitas adalah syarat utama kemajuan wilayah. Tanpa jalan yang memadai, pelayanan pemerintahan, distribusi logistik, hingga mobilitas sosial masyarakat akan selalu tertinggal oleh waktu. Dalam konteks inilah Jalan Trans Kieraha hadir sebagai upaya menjahit kembali ruang-ruang yang selama ini terfragmentasi.
Selama bertahun-tahun, ketergantungan pada jalur lama terbukti menyimpan kerentanan tinggi. Peristiwa longsor yang kerap terjadi pada ruas-ruas jalan sebelumnya bukan lagi cerita insidental, melainkan ancaman rutin yang menghambat aktivitas masyarakat dan pemerintahan.
Jalan Trans Kieraha muncul sebagai jalur alternatif yang lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Ia bukan dirancang untuk menggantikan jalur lama, melainkan menjadi pilihan strategis ketika alam menunjukkan batas toleransinya terhadap infrastruktur yang ada.
Penting ditegaskan bahwa pembangunan Jalan Trans Kieraha tidak mengganggu atau meniadakan status Jalan Lintas Halmahera yang telah ada. Jalur-jalur tersebut berstatus jalan nasional dan tetap menjadi tulang punggung utama transportasi regional.
Dengan demikian, narasi yang menyebut Jalan Trans Kieraha sebagai ancaman terhadap jalur nasional adalah asumsi yang keliru. Justru keberadaan jalur alternatif memperkuat sistem transportasi secara keseluruhan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana.
Dari sisi ekonomi, Jalan Trans Kieraha akan mempercepat alur distribusi barang dan jasa. Akses yang lebih singkat dan aman secara langsung berdampak pada penurunan biaya logistik, yang selama ini menjadi salah satu penyebab mahalnya harga barang di daerah.
Efisiensi waktu tempuh juga berbanding lurus dengan menurunnya risiko kerusakan dan kehilangan barang. Ini penting bagi pelaku usaha kecil, nelayan, petani, dan masyarakat umum yang menggantungkan hidup pada kelancaran distribusi.
Ketakutan bahwa Jalan Trans Kieraha akan semata-mata menjadi jalur mobilitas perusahaan tambang adalah kekhawatiran yang berlebihan. Faktanya, jalur-jalur konvensional sebelumnya juga digunakan secara bersama oleh berbagai kepentingan tanpa meniadakan hak masyarakat.
Yang lebih penting, kehadiran jalan baru justru memberi negara ruang pengendalian yang lebih baik. Infrastruktur yang terbuka dan terencana jauh lebih mudah diawasi dibanding jalur-jalur informal yang tumbuh tanpa regulasi.
Dalam situasi darurat, Jalan Trans Kieraha memiliki nilai strategis yang tak terbantahkan. Akses cepat bagi ambulans, pemadam kebakaran, evakuasi bencana, dan distribusi bantuan kemanusiaan bisa menjadi pembeda antara keselamatan dan kehilangan nyawa.
Pembangunan jalan ini juga memperpendek jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat. Pengambil keputusan tidak lagi terhalang medan sulit untuk hadir langsung menyerap aspirasi dan menyelesaikan persoalan di lapangan.
Oleh karena itu, pernyataan sejumlah ormas maupun anggota DPRD provinsi yang bersikap kontra patut dikritisi secara objektif. Penolakan tersebut terkesan tidak memahami suasana kebatinan masyarakat yang hidup dengan keterbatasan akses selama bertahun-tahun.
Pendekatan yang parsial dalam memetakan problem pembangunan hanya akan melahirkan solusi setengah hati. Maluku Utara membutuhkan keberanian berpikir menyeluruh, bukan ketakutan yang dibungkus atas nama kehati-hatian.
Sebagai wilayah yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, bahkan nasional, pembangunan infrastruktur di kawasan ini bukanlah tuntutan berlebihan. Data rilis BPS periode 2023–2025 menunjukkan peran signifikan wilayah ini dalam menopang ekonomi.
Kontribusi tersebut semestinya diimbangi dengan keberpihakan pembangunan yang adil. Jalan adalah prasyarat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercatat dalam angka, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dalam konteks ini, menjadikan Jalan Trans Kieraha sebagai prioritas pembangunan oleh Gubernur Maluku Utara adalah langkah yang rasional dan visioner. Kebijakan ini berpijak pada kebutuhan riil, bukan sekadar kepentingan jangka pendek.
Akhirnya, membangun Jalan Trans Kieraha adalah membangun masa depan. Ia adalah investasi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang akan menentukan arah peradaban Maluku Utara ke depan lebih terhubung, lebih tangguh, dan lebih berkeadilan. (*)
