TOBELO, NUANSA – Warga Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, telah puluhan tahun hidup dengan akses jalan darat yang nyaris terputus.
Jalan tanah yang licin dan berlubang menjadi satu-satunya penghubung antardesa. Pada musim hujan, sebagian warga memilih jalur laut untuk mencapai kecamatan terdekat.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana memulai pembangunan jalan di wilayah tersebut pada 2026. Pembangunan difokuskan pada akses Galela menuju Desa Ngajam atau Asemiro melalui Ruas Ngidiho–Lapi dan Lapi–Darume, jalur utama mobilitas warga yang selama ini minim penanganan.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengatakan pemerintah akan membangun lapis perkerasan jalan sepanjang delapan kilometer pada tahap awal 2026. Pekerjaan itu merupakan bagian dari total 17 kilometer jalan provinsi yang ditargetkan rampung bertahap hingga 2027.
“Anggaran untuk jalannya hampir Rp100 miliar. Dari total 17 kilometer, delapan kilometer dikerjakan pada 2026, sisanya pada 2027,” kata Sherly saat berkunjung ke Halmahera Barat.
Di sepanjang ruas tersebut, terdapat empat titik yang membutuhkan pembangunan jembatan dengan bentang sekitar 15 hingga 50 meter. Namun, pembangunan jembatan belum masuk dalam perencanaan anggaran daerah dan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djfara, menyebut pemerintah provinsi telah mengusulkan penanganan ruas Ngidiho–Lapi sepanjang tujuh kilometer ke Kementerian Pekerjaan Umum melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah. Saat ini, usulan tersebut berada pada tahap pemilihan penyedia oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional.
Adapun ruas Lapi–Darume sepanjang delapan kilometer akan dibiayai melalui APBD 2026 dengan anggaran Rp12,1 miliar. Jika seluruh pekerjaan rampung, total peningkatan layanan jalan di kawasan Loloda Utara mencapai 15 kilometer.
Meski kondisi keuangan daerah tertekan akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah pada 2026 yang mencapai lebih dari Rp700 miliar, Sherly menegaskan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil tetap menjadi prioritas.
Pemerintah daerah, menurut dia, terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan jembatan dan infrastruktur besar lainnya dapat dibiayai melalui anggaran kementerian.
Risman menambahkan, jembatan Posi-Posi 1, 2, dan 3 serta Jembatan Darume akan diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan khusus melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional. (tan)
