JAILOLO, NUANSA – Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Halmahera Barat menuai polemik. Sejumlah pengelola pangkalan minyak tanah bersubsidi mendatangi Kantor Disperindagkop Halbar untuk memprotes penghapusan jatah distribusi yang dinilai dilakukan secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas.
Perwakilan agen pangkalan, Nurdin, menyatakan kekecewaannya atas hilangnya jatah minyak tanah di tujuh titik pangkalan. Menurutnya, pencabutan izin atau penghapusan jatah tersebut dilakukan tanpa adanya surat penjelasan maupun teguran tertulis sebelumnya.
“Kenapa tiba-tiba hilang? Kami tidak pernah menerima penjelasan. Kesalahan apa yang kami buat sampai izin pangkalan dicabut? Padahal kami melayani masyarakat sesuai prosedur, baik pembelian 10 liter maupun 15 liter,” ujar Nurdin kepada awak media, Kamis (18/12).
Nurdin menegaskan bahwa berdasarkan regulasi Pertamina, pencabutan jatah pangkalan hanya bisa dilakukan jika pengelola terbukti melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali. Ia juga menggarisbawahi bahwa kewenangan pencabutan berada di tangan Pertamina sebagai pihak yang terikat kontrak dengan pangkalan, bukan Disperindagkop.
“Kontrak kami dengan Pertamina, bukan Disperindagkop. Secara aturan, kebijakan ini tidak masuk akal dan keliru,” tambahnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, pemangkasan hingga penghapusan jatah terjadi di beberapa wilayah secara signifikan.
Nurdin menyebutkan bahwa penghilangan jatah minyak tanah tidak hanya terjadi di satu pangkalan, tetapi dialami oleh sejumlah pangkalan lain di berbagai wilayah. Di antaranya, pangkalan di Desa Galala milik Amri yang jatahnya dari 20 ton dipotong 13 ton, tersisa 2 ton, lalu hilang. Pangkalan di Dodinga milik Uni Indrawati dari 20 ton berkurang 9 ton, tersisa 4 ton, kemudian hilang, serta pangkalan Hj. Ratna di Sidangoli Gam yang sebelumnya 30 ton dipotong 10 ton, tersisa 7 ton, kini hilang.
Selain itu, pangkalan Najila di Desa Domato yang sebelumnya 5 ton, kini tersisa 2 ton lalu hilang. Pangkalan Asna di Kuripasai kehilangan 4 ton, serta pangkalan H. Munir di Susupu yang jatahnya dari 20 ton dipotong 14 ton, tersisa 2 ton, kemudian dihilangkan.
Para agen mengaku telah berulang kali mencoba menemui Kepala Disperindagkop Halbar, Zefanya Murari, untuk meminta klarifikasi. Namun, hingga saat ini, yang bersangkutan belum dapat ditemui dengan alasan kesibukan dinas.
Atas kondisi ini, para agen pangkalan mendesak Bupati Halmahera Barat, James Uang, untuk segera mengevaluasi kinerja Kadis Perindagkop. Mereka menilai kebijakan ini merugikan pengelola pangkalan dan mengganggu distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi melalui pesan instan WhatsApp kepada Kepala Disperindagkop Halbar belum mendapatkan respons resmi. (adi/tan)
