TERNATE, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2026 bertempat di Bela Hotel Ternate, Kamis (29/1).
Rakornas pengelolaan keuangan daerah ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A Fatoni, Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia, instansi vertikal dan peserta dari kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Rakornas pengelolaan keuangan daerah ini dengan tujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi kinerja dan mengatasi hambatan dalam perencanaan hingga pelaporan anggaran daerah.
Gubernur Sherly mengatakan, di tahun 2026, tim TAPD dengan seluruh kepala daerah diperhadapkan dengan pemotongan fiskal yang cukup signifikan sehingga hal ini sangat berpengaruh pada setiap program dan kebijakan.
Meskipun demikian, Sherly menekankan adanya kesesuaian program antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan APBD dapat dimanfaatkan dan program-program juga berdampak.
Dirinya berharap, melalui rakornas ini dapat menyederhanakan proses dari perencanaan penganggaran hingga eksekusi pelaksanaan program.
Selain itu, tim TAPD diharapkan menjadi filter terhadap setiap kebijakan, terutama dalam membantu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
“Saya berharap tim TAPD menjadi filter kebijakan karena mereka lebih mengetahui secara teknis maupun administrasi,” ujar Sherly.
Ia berharap, rakornas ini memiliki terobosan agar APBD dapat dimanfaatkan di tahun 2026 dan 2027, sehingga benar-benar berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.
Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah ini juga menghadirkan para narasumber dari Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. (tan)
