TERNATE, NUANSA – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, hadir sebagai narasumber pada acara dialog yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate.
Dialog dalam rangka pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pemberdayaan Koperasi di Provinsi Maluku Utara, ini berlangsung di Ruang Rektorat lantai 4 Kampus Unkhair, Jumat (6/2).
Dalam paparannya, Samsuddin menekankan pentingnya koperasi yang sehat dan mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Koperasi harus menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka, bukan hanya menjadi alat bagi pemerintah untuk mencapai target,” ucap Samsuddin.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan koperasi, termasuk pembentukan satuan tugas pembentukan koperasi dan program-program untuk meningkatkan kapasitas koperasi.
“Kami berharap koperasi dapat menjadi salah satu pilar perekonomian masyarakat Maluku Utara,” tambah dia.
Samsuddin berharap, dialog ini dapat menjadi wadah untuk membahas isu-isu terkait koperasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat Maluku Utara.
Sebelumnya, Rektor Universitas Khairun, Prof Dr Abdullah W Jabid, saat membuka kegiatan dialog menyampaikan selamat datang kepada para peserta dialog, termasuk pimpinan dan anggota Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI, pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi koperasi.
“Saya atas nama pimpinan dan seluruh Civitas Akademika Universitas Khairun menyampaikan selamat datang dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kehadiran DPD RI di daerah Maluku Utara. Ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi konstitusional agar kebijakan dan legislasi daerah berjalan selaras dengan prinsip otonomi daerah seperti payung hukum dan untuk kepentingan masyarakat,” ucap Abdullah.
Abdullah juga menekankan pentingnya koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat.
“Koperasi secara konstitusional ditempatkan sebagai soko guru perekonomian masyarakat, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan positif dan negatif mulai dari di organisasi regulasi tumpang tindik kewenangan hingga potensi risiko hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa,” ujar Abdullah.
“Kami berharap diskusi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi koperasi dan pembangunan ekonomi,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Ir Stefanus B.A.N. LIAW, M.A.P, dalam pengantar dialog menekankan pentingnya koperasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
“Koperasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan Indonesia,” kata Stefanus.
Stefanus juga menjelaskan bahwa koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi yang tidak relevan dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pengurus koperasi.
“Oleh karena itu, kami berharap diskusi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara dan meningkatkan perekonomian daerah,” ujarnya .
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab dari peserta dan paparan dari para narasumber.
Dalam closing statement-nya, Stefanus menekankan pentingnya aspirasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan daerah.
“Kami akan segera menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat mengenai pembentukan petunjuk teknis sendiri,” kata Stefanus.
Stefanus juga menjelaskan bahwa DPD RI akan terus melakukan penyerap aspirasi masyarakat di daerah-daerah, termasuk di Maluku Utara, untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dalam kebijakan pemerintah.
“Kami salut dan bangga kepada narasumber luar biasa yang telah memberikan kontribusi dalam dialog ini,” tambah Stefanus.
Ia berharap bahwa dialog ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara dan meningkatkan perekonomian daerah.
Dialog ini dihadiri oleh para delegasi DPD RI, DPRD Malut, narasumber 2 Dr Ida Hidayanti (pakar/akademisi dari Fakultas Ekonomi Unkhair), narasumber 3 Ansar Naim (Ketua Dekopin Provinsi Malut), akademisi Unkhair dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, praktisi koperasi, pimpinan OPD lingkup Pemprov, Karo Adpim Setda Rahwan K Suamba, serta mahasiswa Program Magister dan Sarjana Ekonomi Unkhair. (tan)
