google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Kepuasan Publik Capai 85,1 Persen, Pemerintahan Sherly–Sarbin Perkuat Akselerasi Pembangunan

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. (Istimewa)

SOFIFI, NUANSA — Tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mencapai 85,1 persen pada tahun pertama pemerintahan bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Capaian ini menegaskan kuatnya legitimasi publik terhadap arah kebijakan dan kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Data tersebut berdasarkan survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada periode 13–23 Februari 2026. Survei melibatkan 820 responden yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, dengan margin of error ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 41,5 persen responden menyatakan sangat puas dan 43,6 persen cukup puas terhadap kinerja Gubernur Sherly Tjoanda. Sementara tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Sarbin Sehe berada di angka 77,9 persen.

Capaian tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap konsolidasi pemerintahan pasca dinamika politik daerah, termasuk peristiwa wafatnya mendiang Benny Laos yang sebelumnya menjadi figur sentral dalam kontestasi politik di Maluku Utara. Pemerintahan Sherly–Sarbin dinilai mampu menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif.

Menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

“Ekspektasi dalam tingkat kepuasan yang tinggi menjadi tantangan bagi Gubernur Sherly. Kalau ekspektasi tidak diturunkan secara teknokratik dalam bentuk realitas kebijakan teknokratis dalam 23 bidang dan visi misi, maka harapan yang tinggi itu bisa jadi bumerang,” ujar Burhanuddin, Rabu (4/3).

Ia menambahkan bahwa kepuasan publik perlu diterjemahkan menjadi kerja birokrasi yang sistematis dan terukur agar harapan masyarakat dapat dijawab secara konkret.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, mempercepat realisasi program prioritas, serta memastikan setiap kebijakan berjalan berbasis perencanaan teknokratis dan kebutuhan riil masyarakat.

Pemerintahan Sherly–Sarbin memandang hasil survei ini sebagai energi positif sekaligus pengingat untuk terus bekerja lebih cepat, lebih terukur, dan lebih responsif terhadap aspirasi warga Maluku Utara.

“Hasil survei yang jujur menjadi alat bantu bagi kami untuk lebih objektif memandang setiap persoalan publik. Tentu ini positif untuk kita lebih responsif menjawab setia PR,” ujar Sherly. (tan)

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Exit mobile version