TERNATE, NUANSA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara pada Kamis (2/4) pagi sekitar pukul 07.48 WIT. Gempa tersebut berpusat di laut tenggara Bitung dengan kedalaman sekitar 62 kilometer dan sempat memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah pesisir.
Guncangan kuat dirasakan hingga Kota Manado dan sekitarnya. Warga dilaporkan panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa respons masyarakat masih didominasi reaksi spontan, tanpa panduan sistem peringatan dini yang cepat dan terintegrasi.
Peringatan resmi memang telah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Namun, distribusi informasi yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara langsung dalam hitungan detik dinilai menjadi salah satu kendala utama dalam mitigasi risiko.
Penasihat Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia Maluku Utara, Dr Zainal Muksin, menilai peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi serius bagi pemerintah, khususnya dalam memperkuat teknologi pendeteksi dini gempa.
“Dalam situasi gempa besar, selisih waktu beberapa detik saja sangat menentukan. Kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada pola penyebaran informasi konvensional,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia perlu mempercepat pengembangan sistem peringatan dini yang mampu memberikan notifikasi langsung kepada masyarakat sebelum guncangan utama terjadi, sebagaimana telah diterapkan di negara lain.
Sebagai perbandingan, Jepang telah mengembangkan sistem Earthquake Early Warning (EEW) yang mampu mengirimkan peringatan secara otomatis ke berbagai perangkat, mulai dari telepon seluler, sistem transportasi, hingga fasilitas publik. Teknologi tersebut memungkinkan masyarakat melakukan tindakan penyelamatan dalam waktu yang sangat singkat.
Menurut Zainal, kondisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api seharusnya menjadikan investasi pada teknologi mitigasi bencana sebagai prioritas utama.
Namun di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dalam mendukung pembangunan sistem keselamatan publik. Ia menilai masih terdapat potensi pemborosan dalam sejumlah program, termasuk dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jika kita bicara keselamatan publik, maka setiap potensi pemborosan anggaran harus dievaluasi. Dalam skala besar, pemborosan sekecil apa pun bisa berdampak signifikan terhadap kemampuan negara membangun sistem mitigasi bencana,” katanya.
Ia mencontohkan, sisa makanan yang tidak termanfaatkan dalam program MBG mencerminkan adanya celah dalam perencanaan dan distribusi. Menurutnya, efisiensi dalam program tersebut dapat menjadi bagian dari kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan infrastruktur penting, termasuk sistem peringatan dini gempa.
“Ini bukan sekadar soal makanan yang terbuang, tetapi soal bagaimana negara mengelola prioritas. Anggaran yang tidak efisien pada satu sektor bisa berarti tertundanya investasi pada sektor yang menyangkut keselamatan jiwa,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera memperkuat jaringan sensor gempa, meningkatkan kecepatan distribusi informasi, serta mengintegrasikan sistem peringatan dini dengan perangkat komunikasi yang langsung digunakan masyarakat.
Selain itu, edukasi kebencanaan juga dinilai perlu berjalan seiring dengan penguatan teknologi, agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami langkah yang harus dilakukan saat terjadi gempa.
Peristiwa gempa di Maluku Utara ini kembali menegaskan bahwa kesiapsiagaan Indonesia terhadap bencana masih memerlukan peningkatan signifikan. Tanpa dukungan teknologi yang memadai dan pengelolaan anggaran yang efisien, potensi kerugian jiwa dan materi akan terus berulang.
Pemerintah diharapkan dapat menjadikan kejadian ini sebagai titik balik untuk mempercepat pembangunan sistem peringatan dini yang lebih responsif, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak, yakni keselamatan masyarakat. (tan)
