JAILOLO, NUANSA – Direktur Utama RSUD Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dr. Novi M Drakel, memberikan penjelasan resmi mengenai realisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2025. Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran rumah sakit tetap berpatokan pada pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp19 miliar.
Klarifikasi ini disampaikan Novi untuk meluruskan informasi yang beredar di ruang publik yang menyebutkan realisasi BLUD RSUD Jailolo mencapai Rp22 miliar. Menurutnya, pelurusan ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Novi menjelaskan, berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku, realisasi BLUD disesuaikan dengan pagu yang disahkan.
“Pengelolaan dan penggunaan anggaran tetap mengacu pada pagu Rp19 miliar sebagai bentuk kepatuhan terhadap mekanisme tata kelola keuangan daerah,” ujar Novi.
Lebih lanjut, Dosen Kedokteran Universitas Khairun Ternate ini menekankan bahwa meskipun dalam praktiknya pendapatan rumah sakit bisa melampaui angka tersebut, penggunaan anggaran tetap dibatasi sesuai pagu yang telah disahkan.
Selain perihal total pagu, Novi juga memaparkan detail penggunaan anggaran obat sebesar Rp4 miliar yang kerap menjadi perhatian. Ia menjelaskan bahwa alokasi tersebut tidak hanya untuk pengadaan obat semata.
“Alokasi tersebut mencakup belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta kebutuhan gas medis seperti oksigen,” jelasnya.
Menurut Novi, komponen-komponen ini merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang tidak dapat dipisahkan. Secara proporsional, anggaran ini berkisar 36 persen dari total pagu Rp19 miliar. Pihak rumah sakit pun berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi anggaran obat ke depan guna menjawab kebutuhan layanan yang berkembang.
Kondisi di lapangan menunjukkan RSUD Jailolo menghadapi peningkatan signifikan jumlah kunjungan pasien. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan operasional, mulai dari obat, BMHP, gas medis, hingga jasa tenaga medis dan pembayaran utilitas.
“Dengan meningkatnya volume layanan, kebutuhan operasional rumah sakit juga bersifat dinamis dan terus berkembang,” kata Novi.
Ia juga menyinggung mekanisme pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap setiap bulan. Sistem ini menjamin transparansi dan akuntabilitas, namun juga memengaruhi arus kas rumah sakit.
“Kami tetap harus menjaga kesinambungan pelayanan di tengah proses verifikasi dan pencairan klaim yang berjalan,” tambahnya.
Novi juga mengajak publik untuk melihat persoalan anggaran ini secara menyeluruh, mencakup aspek regulasi, komposisi belanja operasional, beban layanan yang meningkat, hingga mekanisme pembiayaan BPJS.
Ia menegaskan, RSUD Jailolo tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara bertahap dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Komitmen kami adalah menjaga mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Halmahera Barat tanpa membedakan latar belakang, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi,” tandasnya. (adi/tan)
