TERNATE, NUANSA – Maluku Utara sedang bersiap melakukan lompatan besar. Bukan lagi sekadar bergantung pada hasil bumi di daratan, kini arah kompas pembangunan juga beralih tajam ke hamparan biru yang mengepung 70 persen wilayah lautan di provinsi ini.
Dalam Forum Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk “Menata Masa Depan Perikanan Malut” di Ballroom Bella Hotel Ternate, Sabtu (11/4), Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang juga sebagai pembicara menegaskan komitmennya untuk memutus mata rantai paradoks kemiskinan di wilayah pesisir.
Meski kaya akan potensi laut, kenyataan di lapangan menunjukkan nelayan lokal masih berjuang di garis kemiskinan. Gubernur Sherly memaparkan strategi “Hilirisasi Perikanan” sebagai kunci pembuka kesejahteraan nelayan Malut.
“Tanpa hilirisasi dan keterlibatan swasta, potensi laut kita hanya akan tersimpan di bawah air tanpa nilai ekonomi bagi rakyat,” tegas Sherly dengan lugas di hadapan para tokoh akademisi, pengusaha, dan pimpinan OPD.
Sedikitnya terdapat empat pilar transformasi yang diusung gubernur meliputi:
1). Modernisasi Armada: Fokus pada kapal 5–20 GT agar nelayan bisa mengakses BBM subsidi dan menjaga kedaulatan zona tangkap lokal.
2). Revitalisasi Rantai Dingin: Memperkuat cold storage dan pabrik es di pusat-pusat strategis seperti Dufa-Dufa Kota Ternate, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.
3). Hilirisasi dan Offtaker: Memastikan adanya industri pengolahan agar harga ikan tidak jatuh saat panen melimpah.
4). Investasi Sehat: Menciptakan iklim profitable bagi investor melalui skema profit sharing yang adil.
Hadir juga sebagai narasumber, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Prof Dr Rokhmin Dahuri, memberikan hitung-hitungan yang mencengangkan. Menurutnya, Malut memiliki “Tambang Protein” yang jika dikelola dengan teknologi satelit (GIS) dan prinsip Maximum Suatainable Yield (MSY), hasilnya akan sangat masif.
“Pengembangan 10.000 hektare tambang udang vaname saja bisa menghasilkan pendapatan bersih hingga Rp45 triliun. Itu tiga kali lipat dari total APBD Maluku Utara saat ini,” ungkap Rokhmin.
Diskusi semakin tajam dengan masukan dari para akademisi, misalnya Prof Dr M Irfan Koda, yang mendorong budidaya komoditas cepat tumbuh seperti rumput laut dan ikan nila. Sementara Prof Dr Djanib Ahmad, mengingatkan pentingnya aspek sosiologis atau “genetika nelayan” agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Isu stunting di desa pesisir juga menjadi catatan penting yang harus diselesaikan lewat asupan protein ikan dari hasil laut sendiri.
Sebelum menutup rangkaian diskusi oleh moderator Thamrin A Ibrahim, Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir, menyatakan kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengeksekusi visi ini. Pemerintah berkomitmen menciptakan transisi yang baik dari ketergantungan sektor tambang menuju ekonomi biru yang berkelanjutan.
Bagi Gubernur Sherly, keberhasilan kebijakan ini nantinya tidak sekadar diukur lewat deretan angka-angka semata, melainkan kesuksesan yang akan diraih.
“Indikator kesuksesan kita adalah saat anak-anak nelayan bisa tersenyum dan bersekolah tinggi dari hasil keringat orang tua mereka di laut,” pungkasnya. (tan)
