google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Pemprov Maluku Utara Gelar Rakor Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia

TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara resmi memulai langkah strategis untuk memperkuat kerukunan sosial melalui Rapat Koordinasi Teknis Persiapan dan Mekanisme Pelaksanaan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Muara Hotel, Ternate, Kamis (16/4/26) ini menjadi simbol komitmen daerah dalam merawat keberagaman.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kadri La Etje, yang mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kesbangpol Malut, Armin Zakaria, serta Kabid Ketahanan Eksosbud, Agama, dan Ormas, Rachmad.

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Asisten I Kadri La Etje, ditekankan bahwa keberagaman merupakan kekayaan terbesar bangsa Indonesia. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, perbedaan dapat bertransformasi menjadi tantangan dalam pembangunan.

“Harmoni dalam keberagaman adalah kunci utama menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. IHaI yang digagas Kementerian Dalam Negeri bukan sekadar angka, melainkan instrumen strategis untuk memotret realitas toleransi, kerukunan beragama, dan keterpaduan sosial di tengah masyarakat,” ujar Kadri.

Pemerintah Provinsi memberikan catatan khusus terhadap hasil survei IHaI tahun 2025 yang menunjukkan bahwa Maluku Utara belum mencapai target yang ditetapkan. Menanggapi hal tersebut, tahun 2026 dicanangkan sebagai tahun penguatan ikatan sosial.

“Tahun ini kita berkomitmen merangkul semua elemen masyarakat. Kita harus sadar bahwa pertentangan atas perbedaan bukanlah jati diri kita. Kita adalah saudara sedarah yang hidup dari tanah dan air Indonesia yang sama,” tegasnya.

Pengukuran IHaI dipandang sangat vital karena hasilnya akan menjadi basis data dalam menentukan arah kebijakan daerah, khususnya di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan kebangsaan. Selain itu, indeks ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi kerawanan sosial.

Kadri berharap hasil pengukuran ini mampu memotivasi Pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup bersama demi menjamin stabilitas pembangunan di Maluku Utara.

Menutup sambutannya, Asisten I mengajak seluruh peserta Rakor dan masyarakat untuk kembali ke khittah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Dunia yang damai berawal dari sikap saling menghargai. Mari kita jaga dan pupuk terus harmonisasi sebagai fondasi utama membangun kemajuan dan kesejahteraan di Negeri Moloku Kieraha yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Rakor teknis ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Pemerintah Kota Ternate.

google.com, pub-1253583969328381, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Exit mobile version