JAKARTA, NUANSA — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, terus memperkuat langkah koordinatif dengan pemerintah pusat guna menghadirkan akses keadilan yang lebih dekat bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan resmi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) di Jakarta, Sabtu (18/4).
Pertemuan tersebut membahas kesiapan penyediaan lahan dan gedung operasional sementara bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Sofifi. Kehadiran PTUN di ibu kota provinsi menjadi langkah strategis, mengingat selama ini persidangan perkara tata usaha negara bagi wilayah Maluku Utara masih dilaksanakan di Ambon.
Upaya ini dinilai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendekatkan akses layanan peradilan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara lebih cepat, efisien, dan berkeadilan.
“Kehadiran PTUN di Sofifi adalah langkah konkret untuk memastikan akses keadilan tidak lagi berjarak. Negara harus hadir lebih dekat ketika masyarakat membutuhkan kepastian hukum,” ujar Sherly.
Sherly menegaskan bahwa kehadiran lembaga peradilan di Sofifi merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam menyikapi dinamika ketatanegaraan dan administrasi publik yang semakin kompleks.
Selain itu, dalam masa kepemimpinannya, Sherly juga berhasil membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai institusi penegak hukum. Salah satu capaian penting adalah penguatan peran Polda Maluku Utara yang kini telah menempatkan Sofifi sebagai pusat administrasi dan operasional, sejalan dengan visi menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang utuh.
Langkah-langkah ini menegaskan arah kebijakan Pemprov Maluku Utara dalam menghadirkan infrastruktur kelembagaan yang tidak hanya simbolik, tetapi juga fungsional dalam menjamin kepastian hukum dan pelayanan publik yang berkualitas. (tan)
