DARUBA, NUANSA – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Morotai mengalami kenaikan signifikan, yakni meningkat dari 65,68 persen pada tahun 2024 menjadi 67,86 persen tahun 2025.
Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, terutama pada akses pendidikan dan layanan kesehatan. Sejalan dengan itu, angka kemiskinan juga mencatatkan penurunan sebesar 10,84 persen.
“Angka kemiskinan turun dari 3,69 ribu jiwa pada 2024 menjadi 3,29 ribu jiwa pada 2025. Ini indikator bahwa kebijakan pembangunan dan program pemberdayaan ekonomi mulai tepat sasaran,” ucap Rusli dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4).
Rusli menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta perlindungan sosial yang dilaksanakan secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial.
“Namun, pemerintah daerah juga menyadari adanya keterbatasan kapasitas fiskal. Realisasi pendapatan daerah yang mencapai 84,23 persen menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Rusli.
Dalam kondisi tersebut, Rusli menegaskan pemerintah menerapkan prinsip prioritas secara selektif, dengan menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai fokus utama, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Rekomendasi DPRD juga dimaknai sebagai instrumen strategis dalam siklus evaluasi kebijakan publik. Setiap masukan menjadi rujukan penting untuk menyempurnakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat. Sehingga itu, penguatan pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, upaya ini dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang bertujuan meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan penerimaan.
Selain itu, langkah tersebut juga diarahkan pada perluasan basis pendapatan melalui pengembangan potensi yang belum tergarap. Hal ini menjadi bagian dari penguatan kemandirian fiskal daerah. Dalam kerangka yang sama, peningkatan kualitas pelayanan publik terus didorong.
“Pada tahun 2025, Kabupaten Pulau Morotai memperoleh penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas keberhasilan mewujudkan cakupan kesehatan semesta secara menyeluruh, yang menunjukkan bahwa layanan kesehatan telah menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” jelasnya.
“Selain itu, pemerintah daerah juga memperoleh apresiasi dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan dan akuntabilitas publik terus diperkuat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” sambungnya.
Di sisi lain, penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal. Olehnya itu, koordinasi lintas perangkat daerah terus didorong agar setiap program berjalan lebih cepat, presisi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dalam arah pembangunan selanjutnya, kami berkomitmen mengakselerasi pembangunan berbasis inovasi dan penguatan potensi lokal. Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperluas kesempatan kerja,” pungkasnya. (ula/tan)
