TERNATE, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara resmi membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara. Pertemuan strategis ini berlangsung di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Jumat (8/5).
Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Kepala OJK, Kepala Itjen Perbendaharaan, Kepala Bulog Ternate, Kepala Pertamina Ternate, para Bupati/Wali Kota, serta pimpinan OPD dan anggota TPID/TP2DD se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly memberikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang solid. Gubernur mengungkapkan capaian positif di mana angka inflasi Maluku Utara yang sempat menyentuh angka 5 persen pada Maret (menjelang Ramadan), kini telah berhasil ditekan secara signifikan.
“Per Mei 2026, inflasi year on year (y-on-y) kita berada di angka 2,03% dan year to tame (y-on-t) di angka 2,59%. Angka ini sudah berada di bawah standar nasional. Ini adalah hasil kerja keras seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas harga di Maluku Utara,” ujar Sherly.
Meski inflasi terkendali, Gubernur menyoroti ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan luar daerah, di mana 80% beras masih didatangkan dari luar, serta belum adanya produksi mandiri untuk ayam potong dan telur.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah menjajaki kerja sama dengan beberapa investor untuk pengembangan lahan peternakan seluas 5-10 hektare. Targetnya, pada tahun 2026, Maluku Utara sudah memiliki peternakan ayam petelur sendiri untuk memangkas selisih harga telur yang saat ini mencapai 50 persen lebih mahal dibandingkan harga di Pulau Jawa dan Sulawesi.
Gubernur memberikan atensi khusus pada distribusi “Minyakita”. Saat ini, penyaluran di tiga titik utama (Ternate, Tidore, dan Sofifi) telah berhasil menjaga harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700. Ke depan, program ini akan dievaluasi dan diperluas ke 8 kabupaten lainnya, terutama di wilayah Halmahera, untuk memastikan tidak ada lagi pedagang di pasar tradisional yang menjual di harga Rp20.000.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pemenuhan kuota stok Minyakita yang seharusnya 600.000 liter, namun saat ini baru tersedia 100.000 liter di gudang,” tambahnya.
Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan beberapa langkah taktis:
– Gerakan Pangan Murah (GPM) akan dilaksanakan secara rutin di 10 kabupaten/kota untuk komoditas beras, bawang, cabai, dan tomat.
– Distribusi Hewan Kurban, Pemprov Malut telah menganggarkan 100 ekor sapi untuk didistribusikan secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota.
– Peningkatan Produksi Pertanian, melalui bantuan Kementerian Pertanian, Maluku Utara mendapatkan kuota cetak sawah baru seluas 10.000 hektare dan aktivasi kembali sawah seluas 4.600 hektare di Halmahera Utara dan Halmahera Timur.
-Infrastruktur Logistik, Bulog RI telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 6 titik gudang baru di Maluku Utara guna memperkuat stok logistik daerah.
Dalam rangka percepatan elektronifikasi dan peningkatan pendapatan masyarakat, Pemprov bekerja sama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat ini, sekitar 700 nelayan sedang dalam proses pengajuan untuk memperkuat modal usaha mereka.
Gubernur Sherly menginstruksikan kepada 10 kepala daerah di kabupaten/kota untuk segera melakukan langkah serupa di daerah masing-masing guna mengontrol harga bahan pokok krusial.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Iduladha dengan harga yang ekonomis dan terjangkau,” tutupnya. (tan)
