SOFIFI, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap maraknya jasa penyelesaian pinjaman online (pinjol) ilegal. Warga diminta memastikan legalitas lembaga keuangan sebelum menggunakan layanan guna menghindari potensi kerugian.
Pemprov Maluku Utara bahkan tidak dapat membantu warga yang terlilit utang, termasuk pinjaman online. Pernyataan itu disampaikan saat penyerahan bantuan mesin kapal bagi nelayan di Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate, belum lama ini.
Dalam dialog bersama nelayan, sejumlah persoalan disampaikan kepada gubernur. Salah satunya terkait administrasi kependudukan. Banyak nelayan yang tinggal di Ternate, tetapi masih menggunakan KTP dari daerah asal.
Menanggapi hal itu, Sherly meminta warga segera mengurus perpindahan administrasi kependudukan agar dapat mengakses bantuan pemerintah daerah.
Persoalan lain yang disampaikan ialah masih banyak pasangan nelayan yang menikah siri. Sherly kemudian meminta data pasangan yang belum memiliki dokumen pernikahan resmi untuk diikutsertakan dalam program nikah massal yang dibiayai pemerintah provinsi.
Namun, respons berbeda diberikan saat warga menyampaikan persoalan utang di bank, leasing, hingga pinjol. “Bentar, yang kedua itu tidak bisa saya bantu,” kata Sherly.
Ia menilai, persoalan utang menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati menggunakan pinjaman, terutama pinjaman online. Sherly juga mengingatkan warga agar tidak meminjamkan KTP kepada pihak lain.
“Jangan pernah pinjamkan KTP kepada siapa pun yang nanti memanfaatkannya untuk pinjol,” ujarnya.
Sherly mengatakan, integritas dan nama baik merupakan hal penting yang harus dijaga setiap orang, termasuk dalam memenuhi kewajiban membayar utang.
“Dalam hidup itu yang termahal adalah integritas dan nama baik,” kata dia.
Ia juga meminta warga penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) memanfaatkan bantuan modal usaha secara bijak dan membayar cicilan tepat waktu.
“Kalau sudah rusak itu enggak bisa lagi adalah nama baik,” ujar Sherly.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah belum dapat membantu warga yang memiliki banyak tanggungan utang.
“Yang punya banyak tanggungan, belum bisa kami bantu. Yang namanya masih bersih, dijaga untuk tetap bersih,” kata Sherly. (tan)
