TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Utara. Ini merupakan capaian opini WTP kesembilan secara beruntun.
Capaian itu diterima langsung oleh Bupati Morotai Rusli Sibua yang didampingi Sekda Muhammad Umar Ali, Kepala BPKAD Marwan Sidasi, dan sejumlah pejabat lainnya di kantor BPK Malut, Kamis (4/6).
Bupati Rusli menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut WTP adalah tanggung jawab besar untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan yang lebih baik.
“Penghargaan ini harus jadi penyemangat meningkatkan kualitas pelayanan publik, percepat pembangunan, dan pastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Rusli.
Sementara itu, Sekda Muhammad Umar Ali menyebut WTP kesembilan merupakan bukti komitmen tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kepemimpinan Bupati Rusli dan dukungan DPRD di fungsi anggaran dan pengawasan pun mendapatkan apresiasi yang cukup luas. Menurutnya, kolaborasi tersebut mendorong perangkat daerah bekerja profesional, tertib administrasi, dan berorientasi hasil.
“Selain itu, WTP juga bukan tujuan akhir, fokus utama tetap manfaat anggaran bagi masyarakat. Jadi Setiap rupiah harus dorong pembangunan, tingkatkan layanan publik, dan hadirkan kesejahteraan untuk warga Pulau Morotai,” tegas Umar.
Dengan capaian WTP kesembilan kali berturut-turut ini, Pemkab Morotai menunjukkan konsistensi menerapkan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas. Pemda menargetkan prestasi ini jadi landasan menuju pemerintahan yang lebih modern, profesional, dan dipercaya publik untuk pembangunan berkelanjutan. (ula/tan)
